Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengakui sejumlah upaya yang telah dilakukan belum mampu mengurai kemacetan di DKI Jakarta.
Latif mengatakan sejumlah upaya untuk mengurangi kemacetan telah dilakukan, seperti rekayasa lalu lintas pada pagi dan siang hari. Kemudian pemberlakuan ganjil genap di ruas jalan Ibu Kota.
Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut belum mampu mengurangi kemacetan secara signifikan.
"Memang masih belum mampu mengurai (kemacetan) secara sepenuhnya. Tetapi setidaknya ada sedikit upaya yang kita lakukan, ini betul-betul dirasakan masyarakat," kata Latif di Jakarta, Minggu (18/9).
Latif mengatakan untuk mengurangi kemacetan secara signifikan, pihaknya tengah mengusulkan adanya pengaturan jam kerja atau kegiatan masyarakat. Usulan tersebut, kata ia, masih dibahas bersama masyarakat dan instansi terkait.
"Ini juga masih bergulir karena perlu pengkajian dan seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersama-sama untuk memecahkan permasalahan ini. Kami usulkan sehingga masyarakat bisa merasakan bersama-sama. Ini upaya yang mungkin sedang digodok oleh stakeholder lain," ujarnya.
Lebih lanjut, Latif mengakui upaya mengatasi kemacetan bukan kerja Polda Metro Jaya sendiri. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dan pemangku kebijakan untuk membuat terobosan yang mampu mengatasi kemacetan di Jakarta.
"Tentu mengatasi masalah kemacetan di Jakarta ini kami tidak bisa berdiri sendiri, dalam artian kami bekerja sama dengan stakeholder lainnya," katanya. (OL-12)
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bersama organisasi profesi dan akademisi menyoroti mutasi dan pemberhentian empat dokter spesialis anak yang dinilai tidak berdasar.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku masih ada pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai termasuk janji mengatasi banjir dan macet.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat ada 90 RT dan enam ruas jalan di Jakarta terendam banjir dampak tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Ibu Kota dan sekitarnya
Banjir di Jakarta Barat dipicu oleh curah hujan ekstrem serta luapan Kali Angke dan Kali Pesanggrahan.
Penundaan ini murni merupakan langkah taktis untuk menjaga stabilitas anggaran di tengah pemotongan dana transfer dari pusat.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Setelah putusan etik ditetapkan, pelaku akan langsung dikembalikan ke wilayah hukum Polres Tual untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved