Pemkot Jaktim Minta Penghuni Lokalisasi Gunung Antang Pulang Kampung

PEMERINTAH Kota Jakarta Timur menyebutkan, penghuni lokalisasi liar Gunung Antang mayoritas berasal dari luar wilayah DKI Jakarta.
 
Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, di Jakarta, Selasa (30/8), mengatakan, 90% penghuni lokalisasi liar Gunung Antang bukan warga DKI Jakarta.
 
"Kebanyakan tidak tinggal di sini. Ada yang tinggal di Bekasi. Warga yang diidentifikasi tinggal di DKI aja, tinggal di Condet dan CBU (Cipinang Besar Utara)," kata Eka.
 
Dia menambahkan, total ada sekitar 120 bangunan liar di lokalisasi Gunung Antang yang dibongkar petugas gabungan.
 
Eka juga mengatakan pihaknya menindak tegas warga dari luar wilayah DKI Jakarta yang mencari nafkah di lokalisasi liar Gunung Antang.
 
"Kalau warga luar DKI harus dipulangkan. Untuk apa maksiat di sini, setiap hari. Merusak moral," ujarnya.
 
Eka mengatakan terkait warga DKI Jakarta yang terdampak pembongkaran lokalisasi Gunung Antang pihaknya berupaya memindahkan mereka untuk mendapatkan tempat tinggal layak.

Baca juga: Warga Tolak Rencana Pembangunan Kantor Kecamatan di Lapangan Nuri Bintaro Jaya

 
Dia mengatakan akan memfasilitasi eks penghuni lokalisasi Gunung Antang yang ingin mendapatkan hunian yang layak.
 
"Yang kita antisipasi itu warga DKI yang mau ke rumah susun. Kita sudah siap. Nanti didaftarkan ke kelurahan atau kecamatan," katanya.
 
Lebih lanjut, terkait upaya PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menjadikan bekas lokalisasi liar Gunung Antang sebagai ruang terbuka hijau, pihaknya akan mendukung.
 
"Nanti juga dibuat pos terpadu untuk memonitor. Nanti dibuat jadi taman. Kita dukung yang penting ada permohonan karena lahan PT KAI," kata Eka.

PT (KAI), selaku pemilik lahan, menertibkan lokalisasi Gunung Antang bersama unsur tiga pilar Pemkot Jaktim hari ini mulai pukul 08.30 WIB.

Sekitar 120 bedeng tempat tinggal dihancurkan. Namun, bedeng-bedeng itu sudah kosong. Tidak ada minuman keras, alat kontrasepsi, atau narkotika yang ditemukan di lokasi.

Pembongkaran dilakukan setelah warga lokalisasi tidak menggubris permintaan PT KAI untuk membongkar lapak secara mandiri.

Sebelumnya, PT KAI telah melayangkan surat peringatan pertama (SP1) hingga SP3, tetapi lokalisasi liar itu masih beroperasi. (Ant/Ins/OL-16)