KADIV Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari jabatan sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus (Kasatgassus). Hal itu dilakukan berbarengan dengan penonaktifan jabatan sebagai Kadiv Propam Polri.
"Setelah jabatan struktural dinonaktifkan, maka jabatan nonstruktural juga sudah tidak aktif," kata Dedi Prasetyo, Selasa (2/8).
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mempertanyakan jabatan Ferdy dalam Satgassus Polri. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, sebagai salah satu bagian dari Koalisi, mengatakan jabatan Ferdy di Satgassus itu merujuk Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022 yang diteken langsung oleh Sigit. Dalam surat tersebut, Ferdy ditugaskan sebagai Kepala Satgassus.
"Berlaku 1 Juli (2022) yang lalu. Jadi Surat Perintah ini masih baru dan berlaku hingga 31 Desember 2022," ujar Usman dalam konferensi pers bertajuk Berkaca Kasus Polisi Tembak Polisi: Momentum Perbaikan Institusi Polri di Jakarta, Juli lalu.
Baca juga: Komnas HAM: Tes PCR Dilakukan di Rumah Pribadi Irjen Sambo
Menurut Usman, Satgassus tersebut diisi oleh perwira tinggi maupun perwira menengah dari Kepolisian serta bintara hingga tamtama. Di antara bintara dan tamtama itu, lanjutnya, ada beberapa bawahan Sambo, termasuk Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Bharada E, serta seluruh ajudan Sambo lainnya di lingkungan kedinasan Kadiv Propam.
Selain itu, turut tertera juga para penyidik yang bertugas dalam pengusutan kematian Brigadir J maupun kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan istri Sambo. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menonaktifkan Sambo jika terbukti masih menjabat sebagai Kasatgassus.
Sebab, jabatan itu diyakini sangat mungkin memengaruhi proses penyidikan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Brigadir J ditembak Bharada E, yang keduanya merupakan ajudan Sambo.(OL-5)
