Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan kasus dugaan rasuah pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang melibatkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (SJ) pada 2018-2019. Puluhan saksi sudah diperiksa untuk membongkar perkara tersebut.
"Sejauh ini tim telah memanggil saksi sebanyak 22 orang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Juli 2022.
Para saksi itu terdiri dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak swasta, dan notaris. Namun, KPK belum membeberkan nama-nama yang sudah diperiksa penyidik tersebut.
Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulo Gebang
KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Termasuk uraian dugaan tindak pidana yang terjadi.
Lembaga Antikorupsi akan menyampaikan keterangan lengkap melalui konferensi pers. Penyidik masih mendalami perkara itu melalui temuan alat bukti serta memanggil pihak yang terkait.
Dugaan korupsi pengadaan tanah itu ditaksir merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar Rupiah. Namun, KPK masih terus mendalami jumlah pasti kerugian negara tersebut. (OL-4)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Dugaan penyelewengan dana penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) itu dilakukan dengan cara melakukan pengeluaran keuangan secara fiktif.
CSM itu seharusnya jadi andalan pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketahanan pangan
Modus yang digunakan ketiga pelaku yaitu melakukan transaksi pembelanjaan fiktif pada sektor agribisnis
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebet penghargaan Top Pembina BUMD 2024
Pada peraturan daerah sebelumnya penyerataan modal dilaksanakan dalam bentuk uang. Namun sesuai ketentuan, penyertaan modal bisa juga dilakukan dalam bentuk barang.
Konsep yang diterapkan BUMD Agro Sukabumi Mandiri sudah cukup baik. Bisa saja konsepnya diadopsi BUMD-BUMD lainnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved