Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
FRAKSI PSI mempertanyakan dokumen studi kelayakan Formula E yang belum diterima DPRD DKI Jakarta.
Padahal, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021, dikatakan bahwa dokumen studi kelayakan tersebut sudah ada.
“Ini aneh, padahal kami sudah meminta studi kelayakan ini dari tahun lalu," ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI Anggara Wicitra dalam keterangannya, Senin (20/6).
Baca juga: Audit Penyelenggaraan Formula E, DKI Gandeng Pihak Eksternal
"Dari situ kita bisa tahu perhitungan untung rugi dan dampak ekonomi dalam kondisi pandemi. Mengapa harus disembunyikan?" pungkasnya.
Anggara menekankan bahwa tanpa transparansi studi kelayakan, perhitungan pengeluaran Formula E menjadi tidak jelas.
"Contohnya saat membangun sirkuit, beberapa kali angkanya berubah, jumlah penonton juga akhirnya berubah dari yang direncanakan," tutur Anggara.
"Ini kan bukan acara amatirm jadi harus jelas semuanya. Indikator program berhasil bukan cuma kemeriahan di hari pelaksanaan, tapi bagaimana eksekusi sesuai perencanaan," sambungnya.
Baca juga: KPK Periksa Eks Sesmenpora Terkait Penyelidikan Formula E
PSI juga menemukan kejanggalan terkait Jakpro yang harus membayar kekurangan commitment fee sebesar Rp90,7 miliar untuk pelaksanaan tiga tahun.
Padahal, Jakpro sempat menyatakan hasil renegosiasi terakhir pembayaran commitment fee untuk tiga tahun sebesar Rp560 miliar.
"Berbagai ketidakjelasan ini yang menurut saya akan beresiko bagi Pj Gubernur DKI nanti, kalau tetap melanjutkan Formula E. Bisa-bisa terjebak," tandasnya.(OL-11)
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Menurut Giring, temuan tim independen bisa menjadi panduan dalam membenahi kompetisi sepak bola di Tanah Air
Jika dilihat kepopuleran dan elektabilitas Kaesang punya peluang menang.
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Barat menggelar sidang pleno daerah pada Minggu (7/7) di Kantor DPD PSI Jakarta Barat.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep meminta publik bersabar atas putusan politiknya maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Tengah.
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved