Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
JAJARAN Korps Bhayangkara terus mengusut ormas Khilafatul Muslimin yang diduga menyebarkan paham khilafah. Penyidik juga memeriksa intensif AS, anggota organisasi tersebut yang ditangkap di wilayah Mojokerto, Jawa Timur, Senin (13/6) dini hari.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini sedang mendalami peran AS di lembaga pendidikan. Diketahui ada 30 sekolah yang diduga terafiliasi Khilafatul Muslimin.
Tersangka AS bertanggung jawab atas 30 sekolah tersebut. AS juga memiliki peran sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin dengan menyebarkan paham khilafah di tiap sekolah. Namun, Zulpan belum menjelaskan secara detail terkait puluhan sekolah terpapar paham tersebut.
Baca juga: Sejumlah Menteri Dipanggil Jokowi, Isu Reshuffle Menguat
"Kita akan jelaskan beberapa hari ke depan. Akan ada rilis lebih lanjut terkait pemeriksaan sedang dilakukan enam orang tersangka," kata Zulpan di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (14/6).
Sejauh ini, kepolisan sudah menangkap Abdul Qodir Hasan Baraja sebagai ketua atau pemimpin tertinggi organisasi itu dan AS. Ada juga empat tersangka lain berinisial AA, IN, F, dan SW, yang diringkus di Lampung, Medan, dan Bekasi.
Tersangka AA, IN, F, dan SW, menurut Zulpan, memiliki peran penting di organisasi tersebut. "Semua orang yang ditangkap merupakan orang di Khilafatul Muslimin dan memiliki tujuan mengubah idelogi dari Pancasila menjadi khilafah."
Terkait kasus itu, terang dia, polisi berhasil mengantongi barang bukti uang sebesar Rp2,3 miliar yang ditemukan pada berangkas besi di kantor pusat Khilafatul Muslimin di Lampung. Selain itu, disita pula buku catatan keuangan milik ormas tersebut, termasuk buku tabungan, rekening penampung, dan catatan seluruh anggotanya. (J-2)
Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 1.449 kasus kejahatan jalanan yang terjadi selama periode April hingga Juni 2025
POLDA Metro Jaya mengungkap 1.449 kasus kejahatan jalanan sepanjang April hingga Juni 2025. Dari ribuan kasus tersebut terdapat tiga kasus yang menonjol.
PENYIDIK Polda Metro Jaya bakal kembali memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo sebagai saksi terkait laporan tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
TPUA meminta agar forum gelar perkara turut melibatkan Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan pelapor utama Rismon Hasiholan Sianipar.
Roy mengaku tidak mangkir dari panggilan tersebut. Karena, ia tidak menerima surat panggilan dari penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Sementara itu Kepala SDN Kertasari 3, Sofia Widawaty, menjelaskan bahwa kini sekolah yang dipimpinnya hanya memiliki 18 siswa aktif.
Data 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun di Banten baru mencapai 71,91%, masih di bawah rata-rata nasional.
Dengan peningkatan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat terus meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Usaha pencegahan anak putus sekolah semestinya dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aturan yang ada dan memperhatikan efektivitas pada kondisi belajar anak dan kondisi kerja guru.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi mengeluarkan keputusan yakni memperbolehkan jumlah siswa dalam satu kelas mencapai hingga 50 siswa. Itu menuai respons dari kepala sekolah
Dari 224.925 calon siswa baru yang lolos SPMB tahun 2025 sebanyak 221.319 calon siswa melakukan daftar ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved