Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Arman Suparman menilai ada tiga poin penting yang wajib dibahas oleh panitia khusus (Pansus) ibu kota negara (IKN) yang dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta memutuskan akan membentuk pansus guna membahas rekomendasi yang akan diberikan ke pemerintah pusat terkait revisi UU No 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu kota NKRI.
Revisi UU tersebut dilakukan pemerintah pusat guna menetapkan status Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Arman berpendapat, salah satu hal yang penting harus ada dalam revisi UU itu ialah dukungan birokrasi terhadap Jakarta agar bisa sepenuhnya menjadi pusat perekonomian Indonesia.
"Dukungan birokrasi terutama dalam memberikan pelayanan publik karena kita bicara ekonomi di Jakarta ada kontribusi investasi besar. Itu sebisa mungkin meningkatkan ekonomi di jasa dan perdagangan yang selama ini menjadi sektor utama Jakarta," kata Arman saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (7/6).
Baca juga: DPRD DKI Bentuk Pansus IKN, Pengamat: Jangan Hanya Formalitas
Hal kedua yang wajib dibahas juga adalah soal keberlangsungan program lingkungan seperti pengentasan masalah polusi udara, isu ketersediaan air, hingga persoalan banjir dan juga pemenuhan kebutuhan rumah yang berkualitas.
"Ketiga adalah soal pembentukan pemimpin yang baik yang dapat menjalankan peran dan fungsi utama Jakarta sebagai pusat perekonomian. Bagaimanapun juga Jakarta tetap akan jadi barometer utama dunia dalam melihat pertumbuhan ekonomi nasional. Maka pemimpin di Jakarta seterusnya harus bisa menjaga hal tersebut," tuturnya.(OL-5)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
PRESIDEN Prabowo dipastikan akan melibatkan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat, Jokowi sosok yang memulai pembangunan
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved