Dewan Minta Pemprov DKI Tegas Selesaikan Polemik Warga Rusun Tebet

ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberikan tindakan tegas untuk menyelesaikan polemik warga Rusun Harum Tebet Barat I. Ia meminta masalah pada kepengurusan Perhimpunan Penghuni, Pemilik Rumah Susun (PPPRS) Harum Tebet yang lama bisa diselesaikan.

"Dinas harus segera melakukan tindakan tegas. Karena secara aturan dan fakta, pengurus PPPRS lama bermasalah agar tidak ada kesan Dinas melindungi orang bermasalah," kata August ketika audiensi dengan warga dan Dinas Perumahan DKI, Rabu (20/4).

August menilai permasalahan dalam kepengurusan Perhimpunan Penghuni, Pemilik Rumah Susun (PPPRS) Harum Tebet yang lama sudah terang benderang. Namun, Dinas Perumahan, dalam hal ini Kasi Regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terlalu lama melakukan tindakan.

"Secara regulasi, sangat jelas ada pelanggaran organisasi dan kepengurusan. Tidak membuat laporan. Bahkan sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Kenapa dinas tidak ambil tindakan. Saya lihat dinas hanya bertele-tele," ujar August.

Baca juga: Warga Rusun Tebet Minta Polisi Usut Laporan Kasus Penggelapan Dana

Atas persolan PPPRS Rusun Harum Tebet tersebut, August mengaku akan mendorong Komisi A DPRD DKI untuk menjadwalkan agenda persoalan Rusun dan Apartemen yang ada di Jakarta sehingga nantinya hal persoalan menjadi catatan penting Gubernur DKI Jakarta.

"Menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan mendorong komisi A untuk segera melakukan pembahasan terkait persoalan di dinas perumahan," tegas August.

Sementara itu, Kepala Seksi Regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Jani Malau mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi dan menjalankan tugasnya untuk membentuk panitia musyawarah dan membentuk kepengurusan baru.

"Saya akan segera lakukan koordinasi dengan camat dan pihak yerkait untuk segera membentuk kepengurusan baru. Dan saya tidak pungkiri bahwa Forum Warga Rusun Tebet telah berperan dan banyak membantu warga. Sehingga rusun tertib dan nyaman bagi warganya," papar Jani Malau.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Warga Rusun Tebet, Prapto Panuju menegaskan bahwa warga sudah jenuh dengan janji Dinas Perumahan DKI yang tidak bertindak terkait persoalan dalam PPPRS Rusun Tebet. Ia mengatakan masalah dalam kepengurusan tersebut telah terlihat.

"Kami capek dengan Dinas Perumahan yang tidak bergerak. Dan membiarkan pengurus PPRS lama ada meski tidak melakukan apa pun. Padahal jelas dan banyak data, fakta PPPRS lama itu bermasalah," tutur Prapto.

Sebelumnya, salah satu penghuni di Rusun Harum Tebet, Rahmi (bukan nama sebenarnya) mengatakan, permasalahan yang dikeluhkan penghuni lainnya terkait sikap Ketua PPRS yang tidak transparan dalam hal keuangan.

"Banyak hal yang dirugikan oleh kami sebagai warga, yang dimana tidak ada transparansi selama menjabat 2 periode, tidak ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam hal pemeliharaan gedung," kata Rahmi, ketika dihubungi, Selasa (19/4).

Selain itu, ia mengatakan warga juga menanggung utang kepada perusahaan air daerah PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) terkait penyediaan air bersih. Ia mengatakan warga telah menyetorkan uang ke Ketua PPRS, tetapi tidak dibayarkan ke Palyja. Ia mengatakan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Rusun menyicil utang tersebut.

"Puji Tuhan Forum komunikasi sudah menyicil ke Palyja setiap bulannya, karena kebetulan saya sendiri yang biasa menyetor ke Palyja dan bulan ini kami sudah melakukan cicil selama 8 kali," katanya.

Rahmi mengatakan warga kemudian menuntut adanya laporan pertanggungjawaban kepada pria berinisial F yang menjabat Ketua PPRS selama 12 tahun. Namun, permintaan warga tidak digubris oleh F. "Menghilang. Kucing-kucingan dengan warga," katanya.

Ia mengatakan F patut dimintai pertanggungjawaban setelah tidak transparan mengenai keuangan, termasuk penghasilan atau pendapatan dari hasil sewa atau usaha PPPRS seperti persewaan Rusun untuk lokasi sinetron Ojek dan Rusun. "Hampir setiap hari syuting dan hanya libur hari jumat saja," kata Rahmi.

Diketahui, pada 26 Agustus 2020 kasus tersebut telah dilaporkan Prapto Panuju, salah seorang warga Blok D Rusun Harum Tebet ke Polda Metro Jaya, dengan Laporan Polisi bernomor: LP/5072/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT.PMJ. Pihak terlapor adalah Ketua PPPRS Harum Tebet Barat I, Fransiskus Holo alias F dan Natali Jumiati.

Selanjutnya, Polda Metro Jaya melimpahkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pada 15 Desember 2020, dikeluarkan hasil penyelidikan SP2HP ke-2. Dalam catatannya, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menyebut sudah melakukan pemeriksaan kepada tiga orang, yakni Prapto Panuju (pelapor), Kartono S Rasjid (saksi), dan Young Sri Faizal (saksi dari PT Palyja).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKB Ridwan Soplanit mengatakan pihaknya telah memeriksa pelapor dalam kasus tersebut. Pihaknya juga sudah mengundang pihak terlapor dalam hal ini F, tetapi tidak hadir.

Selain itu, pihaknya juga telah mengundang para saksi, yakni para penghuni rusun. Akan tetapi, para penghuni tidak hadir. Ridwan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan para pelapor terkait kasus tersebut. "Nanti penyidik akan konfirmasi dengan pelapor," tandasnya. (J-2)