Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, pihaknya akan mengagendakan rapat paripurna interpelasi Formula E Jakarta secepat mungkin.
Agenda sidang paripurna interpelasi akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan digelar Kamis besok atau Jumat lusa.
"Jadi akan saya laksanakan (paripurna interpelasi), nanti akan saya Bamuskan secepat mungkin, bisa saja besok, bisa lusa," ujar Pras sapaan akrab ketua Dewan dari Fraksi PDI Perjuanga itu di ruangannya, Lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4).
Prasetyo menambahkan, sidang paripurna interpelasi merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri usulan penggunaan hak bertanya itu.
Saat ini ada dua fraksi dengan 33 anggota Dewan yang mengusulkan interpelasi.
Sidang paripurna harus digelar untuk menentukan interpelasi dilanjutkan ke tahap pemanggilan gubernur atau tidak.
Baca juga: Tiket Formula E belum Dijual, Jakpro: Tunggu Finalisasi Sistem
"Setelah terima (pengajuan interpelasi) 33 orang ini, mau diapain? Mau disandera ke saya? Kan enggak boleh bos, saya serahkan kepada Sekwan (Sekretariat Dewan) untuk diagendakan," ungkap Pras.
Dia juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk tidak takut menghadiri sidang interpelasi.
Sebab, 33 anggota Dewan yang mengusulkan hak interpelasi membutuhkan penjelasan gamblang mengenai proyek balap mobil listrik yang menelan APBD sebesar Rp560 miliar tersebut.
"Pak Gubernur juga enggak boleh paranoid, hadir dong," kata Pras. (OL-4)
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved