Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan dana hibah yang ditujukan untuk guru honorer. Hal ini disampaikan dalam unggahan di akun Instagram hari ini.
"Tahun ini, DKI Jakarta menaikkan dana hibah sebesar (10%) dari Rp489,9 miliar menjadi Rp538,9 miliar yang diperuntukkan bagi 81 ribu guru honorer sekolah swasta dan PAUD," kata Anies, Jumat (18/3).
"Diharapkan melalui dana hibah tersebut dapat mensejahterakan dan terus memotivasi para tenaga pendidik untuk berupaya meningkatkan kompetensi dalam mengajar, sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang hebat serta berbudi pekerti luhur," lanjutnya.
Sementara itu, Anies turut hadir dalam Konferensi Kerja Provinsi II PGRI DKI Jakarta pagi tadi. Anies berujar, guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan sistem pendidikan.
PGRI beserta seluruh anggotanya perlu terus mengembangkan diri agar bisa menjadi guru yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, dalam mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Pendidikan Tuntas Berkualitas.
Baca juga : Begini Progres Program Super Prioritas Pengendalian Banjir di Jakarta
"Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru khususnya guru honorer swasta dengan memberikan dana hibah secara konsisten sejak tahun 2018," ujarnya
Ia juga berterima kasih kepada PGRI atas Anugerah Dwija Praja Nugraha yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Ini adalah anugerah tingkat nasional yang diberikan kepada gubernur dan atau bupati/walikota yang memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam pembangunan pendidikan.
"Bagi kami, anugerah tersebut adalah anugerah yang diberikan kepada masyarakat Jakarta yang telah bahu membahu untuk mencapai satu misi yaitu dalam mewujudkan masyarakat Jakarta yang sejahtera lahir dan batin," imbuhnya.
Ia pun berharap PGRI DKI Jakarta sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan di Indonesia, karena letaknya di Jakarta, maka pergerakannya harus dapat menjadi inspirasi bagi pergerakan PGRI di berbagai seluruh Indonesia.
"Insya Allah Jakarta dapat menjadi pelopor daerah lain di tanah air dalam mengatasi permasalahan di sektor pendidikan, sehingga secara bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia," tandasnya. (OL-7)
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali memenangkan gugatan sengketa seleksi PPK Langkat Tahun 2023.
Orang tak dikenal (OTK) menembak Andarias Tanna, 44, guru honorer yang tinggal di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah hingga tewas.
Sembilan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih terendam banjir hingga Rabu (9/7) pagi. Ketinggian air bervairasi, mulai 30 centimeter (cm) hingga satu meter.
Sebanyak 35 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta masih dilanda banjir hingga Selasa (8/7) pukul 05.00 WIB. Banjir Jakarta terjadi karena hujan yang intens dan pasang air laut maksimum sejak Senin.
Pendaftaran peserta telah dibuka sejak Kamis (5/6) dan akan berakhir pada Jumat (4/7). Lalu peserta hadir audisi offline pada Sabtu (5/7).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 06.00 WIB, sebanyak 109 rukun tetangga (RT) di Jakarta masih baniir.
Acara ini menampilkan pertunjukan kolosal budaya pencak silat dan tarian tradisional Betawi oleh lebih dari 5 ribu pesilat dan 2 ribu penari dari berbagai padepokan dan sanggar di DKI Jakarta
Pakar mengatakan perbaikan arus lalu lintas di Jakarta bisa dilakukan tanpa harus menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk sistem baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved