Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DIREKTUR Lembaga Kaukus Muda (L-KAM) Jakarta, Fakhrijal Lukman, mengatakan, pihaknya menyambut baik jika Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan pada Oktober nanti.
Fakhrijal menambahkan, untuk khusus Pemprov DKI Jakarta diperlukan sosok yang mampu menjadi katalisator guna mengawal, memetakan dan mengeksekusi sejumlah program prioritas di DKI Jakarta.
Menurut Fakhrijal, Heru dengan kapasitasnya saat ini akan mampu menyelesaikan pekerjaan Pemprov DKI pasca ditinggal Anies.
"Selain dibutuhkan pengalaman dan pemahaman kewilayahan, Pj Gubernur DKI harus orang yang bisa berperan sebagai katalisator dalam percepatan realisasi program Pemprov DKI," ujar Fakhrijal, Rabu (16/3).
"Pak Heru banyak pengalaman saat di DKI Jakarta, kiprahnya sebagai birokrat cukup mumpuni untuk memimpin kota besar ini, sangat dinantikan," lanjutnya.
Pemuda yang kini juga fokus membina para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini berharap, kembalinya Heru ke Provinsi DKI membawa angin baru terutama bagi kebangkitan usaha mikro pasca pandemi Covid-19.
"Kita lihat jejak karirnya di Pemprov DKI Jakarta, beliau meniti dari bawah sehingga akan faham betul agenda prioritas yang harus segera direalisasikan. Misalnya, pemulihan ekonomi kalangan mikro ini yang bisa dibilang butuh strategi tepat agar usaha ini segera pulih," jelasnya.
"Mulai pernah menjadi Stafsus Walikota, bagian penyusunan program, jadi Kabag, jadi Walikota, lalu Kepala Badan hingga dipercaya Presiden untuk mengemban tugas Kepala Sekretariat, membuktikan bahwa beliau punya kemampuan manajerial yang baik," imbuhnya.
Diketahui, sejumlah partai politik di Jakarta juga mendukung Heru Budi Hartono untuk menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Antara lain PDIP, Gerindra dan Golkar.
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai Heru adalah sosok yang sangat mengenal DKI Jakarta. Kriteria semacam itu diperlukan bagi seorang Pj di DKI Jakarta, mengingat masa menjabatnya akan cukup lama sejak Oktober 2022 hingga Oktober 2024.
"Kalau secara pribadi, Pak Heru baik, penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke. Tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? kan kita belum tahu," kata Gembong, di Jakarta, Kamis (6/1) lalu.
Senada dengan Gembong, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, juga mengaku setuju apabila Jokowi menunjuk Heru sebagai pengganti Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, dilihat dari syarat dan karakter pemimpin yang layak mengisi jabatan tersebut ada pada sosok Heru.
"Kalau bicara Pak Heru, yang pasti satu, ASN-nya masuk (memenuhi syarat). Kedua, dia pernah menjabat sebagai pejabat di lingkungan Pemprov DKI," ujar Basri.
Sementara itu, Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, mengaku setuju jika Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI.
Menurut Taufik, Heru memiliki pengalaman bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Setuju, orang dia itu paham. Dia kan di Pemprov DKI dari bawah, saya paham banget dia. Dari bawah, jadi wali kota, saya paham betul sepak terjangnya Pak Heru," kata Taufik (7/1) lalu. (OL-13)
Baca Juga: Polisi Bersihkan Kampung Ambon dari Peredaran Narkoba
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved