Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA anggota polisi, Ipda M. Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan, dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Unlawful Killing Laskar FPI.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga jaksa meminta majelis hakim menghukum keduanya dengan hukuman enam tahun penjara. Hal ini sesuai dengan dakwaan primer, yakni melanggar Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama enam tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan," kata Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/2).
Jaksa menilai Fikri tidak memperlihatkan asas legalitas hingga proporsionalitas dalam menggunakan senjata api.
"Terdakwa yang menjalankan pelaksanaan tugas yang selayaknya terhadap masyarakat tidak memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan penggunaan senjata api," kata jaksa.
Baca juga: Berkas Kasus Unlawfull Killing Pengikut Rizieq Dilimpahkan Pekan Ini
Sementara itu, hal yang meringankan Fikri ialah sedang menjalankan tugas ketika peristiwa itu terjadi dan telah menjadi polisi selama 15 tahun. Kemudian, Fikri selama bertugas tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Sedangkan hal yang memberatkan Yusmin ialah telah melakukan surveilans atau pengintilan. Kemudian, hal yang meringankan adalah Yusmin telah menjadi polisi selama 20 tahun. Kemudian, selama bertugas, Yusmin tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim kemudian menanyakan apakah kedua terdakwa ingin mengajukan pembelaan atau pledoi. Koordinator kuasa hukum kedua terdakwa, Henry Yosodiningrat, mengatakan pihaknya memerlukan waktu dua hari untuk mengajukan pembelaan.
"InsyaAllah, hari Jumat (25/2), setelah salat Jumat, kami siap membacakan ini di persidangan. Pembelaan akan dibacakan tim advokat yang hadir di ruang sidang," ucap Henry yang hadir secara virtual.
Ketua majelis hakim M. Arif Nuryanta kemudian menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada Jumat (25/2).
"Majelis menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada Jumat 25 Februari 2022. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup," kata Arif.
Diketahui, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin didakwa melakukan pembunuhan terhadap empat anggota laskar FPI saat dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember 2020. Empat laskar FPI yang menjadi korban penembakan di dalam mobil milik kepolisian, yaitu Muhammad Reza (20), Ahmad Sofyan alias Ambon (26 tahun), Faiz Ahmad Syukur (22), dan Muhammad Suci Khadavi (21).
Dua anggota laskar FPI lainnya Luthfi Hakim (25) dan Andi Oktiawan (33) juga tewas. Akan tetapi, korban meninggal dunia di lokasi berbeda, yaitu saat baku tembak antara Laskar FPI dan polisi di Jalan Simpang Susun Karawang Barat.(OL-5)
ORGANISASI kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi permintaan agar Indonesia menarik diri dari Board of Peace (BoP)
Adapun massa PA 212 mulai tiba di kawasan Monas sekitar pukul 01.30 WIB.
Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Kedubes AS.
Susatyo menyebut personel tersebut gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
FPI mendukung KPK mengusut tuntas dugaan penerimaan gratifikasi kasus penemabakan KM 50
Menurut Oegroseno, semestinya hal-hal seperti ini tidak terjadi, karena tak diatur oleh KUHAP.
Trunoyudo menyebutkan bahwa momentum bulan suci Ramadan turut melandasi semangat kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan melakukan introspeksi diri.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyoroti penembakan remaja oleh oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Perlu evaluasi SOP senjata api
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved