Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan pencegahan penyebaran omikron dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap warga yang harus mendapat isolasi terpadu (isoter) di lokasi-lokasi yang dibiayai Pemprov. Pasalnya pihaknya menemukan sejumlah kasus, banyak warga mampu yang menggunakan fasilitas tersebut.
“Harus selektif. Harus ada skala prioritas, harus ada suatu peraturan. Tolong dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Dinas Kesehatan,” ujar Inggard dalam keterangannya, Rabu (16/2).
Anggota Komisi A lainnya yakni Karyatin Subiantoro mengingatkan perlu sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk memitigasi penularan aktif covid-19 omikron di ibu kota.
Sinergitas kerja yang dimaksud tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD lainnya. Ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewajiban kerja.
“Penangananan isoman dan isoter jangan sampai nanti semuanya menyerahkan ke Badan atau Dinas lain, sehingga terjadi tumpang tindih. Atau lempar-lemparan kewajiban,” ucapnya.
Baca juga: Graha Wisata Ragunan Disiapkan Untuk Isoter Covid-19
Sementara Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengakui memang banyak warga dengan ekonomi menengah yang menggunakan lokasi isoter. Oleh karena itu, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemilahan pasien.
“Kita juga akan mengingatkan fasilitas kesehatan, dokter di Puskesmas agar memilah pasien. Karena memang ada kecenderungan pasien yang tingkat ekonominya sangat mampu terkadang justru memanfaatkan isoter yang sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.
Selain itu, Isnawa juga memastikan tidak akan ada tumpang tindih tupoksi dalam melakukan upaya-upaya penanganan omikron di ibu kota.
“Gubernur sudah bikin satgas, disetiap SKPD sudah ada tugas pokok dan fungsi. Kami mengkoordinasikan semua instansi tersebut, jadi dipastikan tidak akan ada yang tumpang tindih,” tukasnya.(OL-5)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Anggota Komisi D DPRD DKI Ida Mahmuda desak Pemprov tutup TPS yang ganggu kenyamanan warga. Dukung penutupan TPS Tanah Kusir dan dorong kerja sama swasta untuk fasilitas ITF
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved