Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan pencegahan penyebaran omikron dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap warga yang harus mendapat isolasi terpadu (isoter) di lokasi-lokasi yang dibiayai Pemprov. Pasalnya pihaknya menemukan sejumlah kasus, banyak warga mampu yang menggunakan fasilitas tersebut.
“Harus selektif. Harus ada skala prioritas, harus ada suatu peraturan. Tolong dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Dinas Kesehatan,” ujar Inggard dalam keterangannya, Rabu (16/2).
Anggota Komisi A lainnya yakni Karyatin Subiantoro mengingatkan perlu sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk memitigasi penularan aktif covid-19 omikron di ibu kota.
Sinergitas kerja yang dimaksud tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD lainnya. Ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewajiban kerja.
“Penangananan isoman dan isoter jangan sampai nanti semuanya menyerahkan ke Badan atau Dinas lain, sehingga terjadi tumpang tindih. Atau lempar-lemparan kewajiban,” ucapnya.
Baca juga: Graha Wisata Ragunan Disiapkan Untuk Isoter Covid-19
Sementara Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengakui memang banyak warga dengan ekonomi menengah yang menggunakan lokasi isoter. Oleh karena itu, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemilahan pasien.
“Kita juga akan mengingatkan fasilitas kesehatan, dokter di Puskesmas agar memilah pasien. Karena memang ada kecenderungan pasien yang tingkat ekonominya sangat mampu terkadang justru memanfaatkan isoter yang sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.
Selain itu, Isnawa juga memastikan tidak akan ada tumpang tindih tupoksi dalam melakukan upaya-upaya penanganan omikron di ibu kota.
“Gubernur sudah bikin satgas, disetiap SKPD sudah ada tugas pokok dan fungsi. Kami mengkoordinasikan semua instansi tersebut, jadi dipastikan tidak akan ada yang tumpang tindih,” tukasnya.(OL-5)
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Acara ini menjadi yang terbesar dalam rangkaian UIQ Universe dengan lebih dari 1.400 pelanggan hadir untuk menyambut resmi kehadiran UIQ di pasar Indonesia.
Saat berlari, tubuh melepaskan tidak hanya cairan melalui keringat, tetapi juga mineral penting seperti kalsium, magnesium, natrium, dan kalium.
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved