Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Isoter Ditempati Warga Mampu, DPRD: Harus Selektif

Hilda Julaika
16/2/2022 14:58
Isoter Ditempati Warga Mampu, DPRD: Harus Selektif
Ilustrasi lokasi isolasi terpusat/terpadu pasien covid-19(ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

WAKIL Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan pencegahan penyebaran omikron dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap warga yang harus mendapat isolasi terpadu (isoter) di lokasi-lokasi yang dibiayai Pemprov. Pasalnya pihaknya menemukan sejumlah kasus, banyak warga mampu yang menggunakan fasilitas tersebut.

“Harus selektif. Harus ada skala prioritas, harus ada suatu peraturan. Tolong dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Dinas Kesehatan,” ujar Inggard dalam keterangannya, Rabu (16/2).

Anggota Komisi A lainnya yakni Karyatin Subiantoro mengingatkan perlu sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk memitigasi penularan aktif covid-19 omikron di ibu kota.

Sinergitas kerja yang dimaksud tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD lainnya. Ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewajiban kerja.

“Penangananan isoman dan isoter jangan sampai nanti semuanya menyerahkan ke Badan atau Dinas lain, sehingga terjadi tumpang tindih. Atau lempar-lemparan kewajiban,” ucapnya.

Baca juga: Graha Wisata Ragunan Disiapkan Untuk Isoter Covid-19

Sementara Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengakui memang banyak warga dengan ekonomi menengah yang menggunakan lokasi isoter. Oleh karena itu, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemilahan pasien.

“Kita juga akan mengingatkan fasilitas kesehatan, dokter di Puskesmas agar memilah pasien. Karena memang ada kecenderungan pasien yang tingkat ekonominya sangat mampu terkadang justru memanfaatkan isoter yang sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.

Selain itu, Isnawa juga memastikan tidak akan ada tumpang tindih tupoksi dalam melakukan upaya-upaya penanganan omikron di ibu kota.

“Gubernur sudah bikin satgas, disetiap SKPD sudah ada tugas pokok dan fungsi. Kami mengkoordinasikan semua instansi tersebut, jadi dipastikan tidak akan ada yang tumpang tindih,” tukasnya.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya