Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan pencegahan penyebaran omikron dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap warga yang harus mendapat isolasi terpadu (isoter) di lokasi-lokasi yang dibiayai Pemprov. Pasalnya pihaknya menemukan sejumlah kasus, banyak warga mampu yang menggunakan fasilitas tersebut.
“Harus selektif. Harus ada skala prioritas, harus ada suatu peraturan. Tolong dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Dinas Kesehatan,” ujar Inggard dalam keterangannya, Rabu (16/2).
Anggota Komisi A lainnya yakni Karyatin Subiantoro mengingatkan perlu sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk memitigasi penularan aktif covid-19 omikron di ibu kota.
Sinergitas kerja yang dimaksud tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD lainnya. Ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewajiban kerja.
“Penangananan isoman dan isoter jangan sampai nanti semuanya menyerahkan ke Badan atau Dinas lain, sehingga terjadi tumpang tindih. Atau lempar-lemparan kewajiban,” ucapnya.
Baca juga: Graha Wisata Ragunan Disiapkan Untuk Isoter Covid-19
Sementara Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengakui memang banyak warga dengan ekonomi menengah yang menggunakan lokasi isoter. Oleh karena itu, ia akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemilahan pasien.
“Kita juga akan mengingatkan fasilitas kesehatan, dokter di Puskesmas agar memilah pasien. Karena memang ada kecenderungan pasien yang tingkat ekonominya sangat mampu terkadang justru memanfaatkan isoter yang sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.
Selain itu, Isnawa juga memastikan tidak akan ada tumpang tindih tupoksi dalam melakukan upaya-upaya penanganan omikron di ibu kota.
“Gubernur sudah bikin satgas, disetiap SKPD sudah ada tugas pokok dan fungsi. Kami mengkoordinasikan semua instansi tersebut, jadi dipastikan tidak akan ada yang tumpang tindih,” tukasnya.(OL-5)
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved