Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengungkapkan dukungannya terhadap sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang belum atau tidak lolos uji emisi. Namun sayangnya, sanksi yang ditargetkan diterapkan mulai 13 November lalu itu harus ditunda lantaran capaian jumlah kendaraan yang mengikuti uji emisi masih rendah.
Tercatat, hingga Desember ini jumlah kendaraan di Jakarta yang mengikuti uji emisi ada 450 ribu unit. Syarif berujar, tak apa bila sanksi tilang diberlakukan secara uji coba di wilayah tertentu.
Baca juga: Pembayaran Perpajakan Melalui E-Chanel Bank DKI Capai Rp3,6 Triliun
"Ini bisa dicoba diimplementasikan. Coba Dinas Lingkungan Hidup bisa negosiasi dengan Polda Metro Jaya untuk sanksi tilang ini uji coba saja dulu. Saya yakin ini bisa jadi efek kejut bagi warga bahwa kita ini serius soal pengendalian kualitas udara," kata Syarif dalam diskusi virtual Balkoters Talk, Kamis (30/12).
Menurut dia, Dinas LH juga perlu untuk mempercepat sosialisasi uji emisi kendaraan bermotor. Politikus Partai Gerindra itu menilai Dinas LH selama ini kurang proaktif dalam menggencarkan sosialisasi uji emisi sehingga jumlah kendaraan yang mengikuti uji emisi masih rendah. Belum lagi ditambah dengan kendaraan yang keluar masuk dari wilayah Bodetabek.
"Harusnya bisa menggandeng banyak stake holder seperti Polda Metro Jaya dan swasta. Aturannya sudah bagus tapi sebagus apapun aturan kalau implementasi tidak maksimal ya percuma," pungkasnya.
Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas LH DKI, Yusiono Anwar Supalal, pun membenarkan bahwa rencana pengumuman pemberlakuan sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lolos atau belum melakukan uji emisi dapat membuat efek kejut bagi masyarakat.
Saat pengumuman dilakukan, jumlah kendaraan yang melakukan uji emisi meningkat drastis. Antrean panjang kendaraan bermotor menuju lokasi-lokasi uji emisi gratis pun sampai mengular.
"Jumlah kendaraan yang uji emisi meningkat saat pengumuman tersebut dari sebelumnya 40 ribuan kendaraan di Oktober, itu naik sampai 190 ribuan kendaraan pada November," jelas Yusiono.
Pihaknya pun sudah berupaya untuk menggandeng sebanyak mungkin pihak swasta hingga kepolisian untuk memasifkan uji emisi.
"Kami memang selalu berjalan bersama swasta dan stake holder lainnya untuk melakukan kebijakan ini. Sampai sekarang ada sekitar 300 bengkel yang sudah menyediakan uji emisi sebagai salah satu layanan servis kendaraan. Jumlah ini tentunya akan ditingkatkan lagi," tuturnya. (OL-6)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved