KPK Jangan Plin-Plan Soal Penyelidikan Anggaran Formula E

PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyoroti sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan ajang balap mobil listrik atau Formula di DKI Jakarta. Dalam perkembangannya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut kasus Formula E akan dihentikan bila tidak ditemukannya unsur pidana.

Menanggapi hal itu, Trubus meminta agar KPK bisa terus mengusut dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. "KPK harus melanjukan sampai tuntas, artinya investigasi itu harus dilakukan secara komprehensif untuk menemukan ada tidaknya unsur pidana,” terang Trubus kepada Media Indonesia, Minggu (14/11).

Jika kasus dugaan korupsi itu dinaikkan ke penyidikan, maka akan ada yang dijadikan sebagai tersangka. “Tapi kalau tidak ada ya harus dihentikan, tapi paling tidak menjawab pertanyaan publik bahkan keterbukaan atau akunbilitas rencana penyelenggaraan Formula E,” ujarnya.

Trubus menegaskan bahwa KPK harus melanjuti mengusut temuan tersebut supaya masyarakat dapat mengetahui proses anggaran Formula E itu dengan terbuka. “KPK jangan mendengarkan opini-opini orang yang berkembang. Harus profesional mengungkap sesungguhnya rencana penyelenggara Formula E terkait anggarannya bagaimana,” ucapnya.

Karena kan perencanaan Formula E itu kan direncanakan dalam APBD 2019 sementara periode 2019 itu diketok oleh anggota DPRD yang kini sudah tak terpilih lagi. Artinya, disinilah peran KPK untuk menungkap kebenaran penyelenggaraan Formula E ini,” tambahnya.

Seperti diketahui, pakar hukum tata negara, Margarito meminta penyelidikan Formula E dihentikan karena KPK sejak awal menyalahi prosedur dalam penentuan pidana.
Menanggapi hal tersebut, KPK menegaskan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Formula E masih terus berproses dan tim penyelidik masih mendalami berbagai data dan informasi. "Kami memastikan penyelidikan KPK terhadap penyelenggaran Formula E masih berproses. Tim penyelidik masih terus mendalami berbagai data dan Informasi, serta mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan," ungkap Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (13/11). (OL-8)