Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengumumkan kehabisan stok blanko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Akibatnya, pencetakan KTP-E terpaksa dibatasi.
Kepala Disdukcapil Kota Depok Nuraeni Widayatti mengatakan, sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) supaya dikirim lagi blanko KTP-E.
"Dalam permohonan ke Kemendagri, kami minta dikirim 10 ribu keping blanko KTP-E. Mudah-mudahan dalam pekan ini dikirim," harap Nuraeni, Senin (8/11).
Ia mengatakan, saat ini pihaknya harus membatasi pencetakan KTP-E karena stok yang tersedia sedikit dan warga yang lebih dulu direkam akan diprioritaskan untuk dicetak KTP- nya.
Nuraeni mengakui sampai saat ini masih banyak warga Kota Depok yang masih belum mendapatkan KTP-E dari pemerintah.
Dikatakan di Kota Depok pemohon KTP-E sangat tinggi. Dari Januari sampai dengan akhir Oktober 2021 kemarin pemohon KTP-E mencapai 165.181.
Tingginya pemohon KTP-E di Kota Depok karena disebabkan beberapa hal.
Diantaranya adalah karena akibat rusak dan hilang. Juga, akibat perubahan elemen data karena pindah, menikah, bercerai, ganti kartu keluarga (KK).
"Transaksi paling tinggi per hari kami layani adalah pemohon yang KTP-nya rusak, hilang, dan perubahan elemen data karena pindah, ganti kartu keluarga (KK), ganti status, " tukasnya.
Untuk wajib KTP-E yang usia 17 tahun atau usia Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat rata-rata sudah mempunyai KTP-E.
"Dalam catatan kami anak usia 17 tahun yang masih belum mempunyai KTP-E hanya tinggal sekitar 3000-an. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan walau dalam kondisi terbatas, " ucapnya.
Menyoal teguran Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh terkait penolakan permohonan pencetakan KTP-E bagi 11 warga Kota Depok, ia mengatakan sudah diselesaikan dengan baik.
"Sudah beres, jangan di follow- up lagi. KTP-E mereka telah kami cetak ulang, kejadian itu akibat miskomunikasi ko," pungkas Nuraeni (OL-13)
Baca Juga: Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Pemerintah Kota Batam melalui Disdukcapil terus berupaya meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-E) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT) saat ini ditahan di Changi Prison.
Buron kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, telah berhasil ditangkap di Bandara Internasional Changi, Singapura.
Pengajuan kepindahan alamat Kependudukan tersebut sebagai persyaratan administrasi sesuai aturan sebelum dilantik sebagai Gubernur Jabar harus berdomisili di Bandung.
Target capaian kinerja penyelesaian perekaman dan pencetakan e-KTP belum secara jelas membedakan antara capaian pencetakan e-KTP pertama kali dengan pencetakan e-KTP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved