FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan capaian program pembangunan rumah DP 0 rupiah. Sorotan tajam dilayangkan Fraksi PSI dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta hari ini yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD Perubahan 2021.
Anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana, meminta penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta tentang rendahnya realisasi program DP 0 rupiah yang merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kampanye Pilkada 2017.
"Target program ini sekitar 300.000 unit rumah untuk warga kelas bawah dengan anggaran berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan BUMD PT Pembangunan Sarana Jaya. Akhir-akhir ini tampaknya Program DP 0 rupiah menjadi program yang dipinggirkan. Realisasi hingga tahun 2020 tidak sampai seribu unit atau kurang dari 0,3%, dan hingga kini belum ada upaya dari Pak Gubernur untuk mempercepat pencapaian program ini," kata William, Selasa (19/10).
Baca juga: Pemkot Jakpus Galakkan Pembuatan Sumur Resapan di Perkantoran
Di sisi lain, Gubernur menurut PSI, malah meningkatkan nilai batas atas penghasilan penerima program dari Rp 7 juta per bulan menjadi Rp 14,8 juta. Ini berarti bahwa Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa skema program DP 0 rupiah kurang diminati warga, serta menunjukkan bahwa Gubernur tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat kelas bawah.
"Semua fakta di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program DP 0 rupiah hanya formalitas belaka untuk memperlihatkan bahwa seolah-olah Pemprov DKI Jakarta telah berusaha, namun manfaatnya tidak dirasakan rakyat," jelasnya. (OL-4)
