Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Kota Jakarta Pusat memberikan waktu hingga 30 hari kepada perkatoran, baik swasta maupun milik pemerintah, di kawasan Jakarta Pusat untuk membangun sumur resapan.
Wali Kota Jakpus Dhany Sukma menegaskan dirinya tidak segan memberikan sanksi tegas bila perkantoran tidak mematuhi aturan wajib membangun sumur resapan guna menghalau banjir.
"Kalau dalam 30 hari sudah kita kasih waktu tetap tidak bangun, akan kita cabut izin mendirikan bangunan (IMB) perkantoran tersebut," tegas Dhany Sukma, Senin (18/10).
Baca juga: Pemprov DKI Siapkan Zona Khusus Sampah Banjir di Bantargebang
Dhany menjelaskan pemberian sanksi tegas tersebut akan dilakukan kepada perkantoran yang membandel. Baik itu perkantoran pemerintah maupun swasta yang ada di Jakarta Pusat.
"Selama 1 minggu ini, tim terpadu turun ke lapangan. Kalau ada terus kita minta mereka lakukan pembangunan. Batas waktu 30 hari sumur resapan itu sudah harus terbangun," ucap Dhany Sukma.
Sementara ini, Dhany mengatakan hasil tim terpadu yang turun melakukan peninjauan akan didata untuk self asesment terkait masalah sumur resapan. Diharapkan para pengelola gedung perkantoran bisa melakukan pembuatan sumur resapan jika belum memilikinya.
"Kita harap yang belum memiliki segera dibangun. Apabila sudah ada yang bangun kita harap sumur resapan bekerja maksimal menampung air hujan untuk masuk ke dalam tanah dan bukan langsung ke saluran," paparnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Jakarta Pusat bakal menyegel perkantoran yang tidak memiliki sumur resapan. Hal itu sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Air Tanah.
"Kalau 30 hari tidak buat sumur resapan maka kantor akan disegel. Sanksi tegas tahap akhir akan dilakukan di tingkat provinsi," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Kota Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting, di Kantor Pemkot Jakarta Pusat, Jumat (15/10) lalu.
Pihaknya telah menginspeksi mendadak (sidak) 400 perkantoran milik pemerintah maupun swasta. Sidak untuk memastikan perkantoran memiliki sumur resapan. (OL-1)
Pembangunan sumur resapan pada prinsipnya sebagai upaya pengelolaan air hujan dan konservasi sumber daya air dengan menyerapkan air ke dalam tanah.
Peresmian diawali dengan seremonial di Dusun Banjarharjo 1, dilanjutkan dengan ramah tamah bersama warga
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap banjir.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum menepis informasi yang beredar di media sosial terkait penutupan sumur resapan.
Keberadaan sumber air bersih tersebut dirasakan langsung oleh 250 kk warga desa setempat atau 700 hingga 1.000 jiwa.
Hal itu salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. "Banjir itu kan sifatnya rutinitas saat musim hujan.
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Hutama Karya bersama PT Bumi Karsa merampungkan pembangunan enam sekolah negeri di Jakarta Pusat untuk tahun ajaran 2025/2026.
SEORANG perempuan diduga menjadi korban penjambretan di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kejadian itu pun terekam oleh kamera seseorang dan beredar di media sosial.
SEORANG WNA Tiongkok mengambil alih mobil milik polisi saat petugas sedang menangani mobil WNA tersebut yang terlibat kecelakaan di Jakarta Pusat (Jakpus).
Pergantian nama ini menjadi komitmen perusahaan untuk merevitalisasi kawasan niaga bersejarah melalui pendekatan modern dan adaptif.
AKSI unjuk rasa tolak RUU ODOL yang berlangsung di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Rabu (2/7), berujung ditangkapnya enam orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved