Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak paham soal konsep menjaga lingkungan. Hal itu dibuktikan dengan menjadikan pulau reklamasi sebagai kandidat sirkuit balap mobil listrik Formula E.
Padahal, saat Anies hendak menggelar balap mobil listrik itu karena alasan ingin mengajak masyarakat memiliki kesadaran tentang menjaga lingkungan dan mencegah perubahan iklim.
"Ini terasa mengganggu, sebenarnya Formula E ini pro lingkungan atau tidak? Apakah Gubernur tidak tahu adanya hasil penelitian BRIN, penurunan permukaan tanah dengan pulau reklamasi ikut menjadi salah satu yang sangat terdampak karena struktur tanahnya?," kata Gilbert dalam keterangan resmi, Minggu (10/10).
Baca juga: Wagub Bantah Sulitnya Perizinan Formula E di Monas Karena Alasan Politis
Jika pulau reklamasi yang dijadikan sirkuit, ia khawatir tidak ada dampak ekonomi lanjutan sebab dunia internasional hanya tertuju pada pulau hasil reklamasi tersebut yang tentunya hanya menguntungkan pihak swasta.
"Apakah Formula E ini bertujuan promosi pariwisata dan mana pariwisata yang hendak dijual ke pihak asing/turis? Uang rakyat yang sudah keluar Rp560 miliar akan diperoleh rakyat dalam bentuk apa? Hingga saat ini gubernur tidak pernah menjelaskan Formula E ini dengan terbuka dan transparan," tegas anggota Komisi B itu.
Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan itu juga menilai sejak awal perencanaan Formula E tidak baik. Pemprov DKI buru-buru menetapkan Formula E diselenggarakan di Monas tanpa izin yang jelas dan tanpa studi kelayakan yang baik.
"Sehingga Monas akhirnya tidak diizinkan. Izin harus dari Tim Ahli Cagar Budaya lalu katanya sudah diberikan, tetapi setelah suratnya terbuka ke publik bahwa yang memberi izin adalah Tim Sidang Pemugaran lalu dikatakan itu salah ketik, sesuatu yang jelas pembohongan publik. Sekarang setelah Monas gagal jadi venue muncul opsi untuk memilih pulau hasil reklamasi," pungkasnya. (OL-1)
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
KKP menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap indikasi kegiatan reklamasi di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, melanggar peraturan.
KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait lainnya
LEMBAGA Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan pembangunan pagar laut 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten telah melanggar aturan yang berpotensi pada tindak pidana.
KEPALA Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Suharini Eliawati menyebutkan panjang pagar laut yang berada di dekat pulau reklamasi Pulau C mencapai 500 meter.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved