Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang mana di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan pada Kamis (7/10) pada pukul 18.00 WIB tidak ada permintaan pelayanan pemakaman dengan protap Covid-19.
“Nol pemakaman dengan prokes Covid-19 ini patut kita syukuri, namun ingat pandemi belum berakhir, tetap taati protokol kesehatan (prokes) dan segera lakukan vaksinasi bagi yang belum dan diperbolehkan oleh dokter,” kata Yani, Jumat (8/10).
Yani yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian melanjutkan, ini adalah salah satu indikator masyarakat Jakarta semakin disiplin dan perhatian dengan kesehatan pribadi dan lingkungannya, sehingga kehidupan secara bertahap kembali normal dan perekonomian bisa meningkat.
“Vaksin sudah hampir merata di ibu kota, nol pemakaman, pembelajaran tatap muka terbatas sudah dilakukan, semoga ini akan membangkitkan seluruh sendi kehidupan di masyarakat,” ujar Yani yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII.
Yani juga mengingatkan, meskipun sudah mulai beranjak normal, jangan lepas masker dulu, patuhi prokes agar kesehatan warga di Jakarta betul-betul pulih.
“Kita pernah mengalami kondisi yang sangat berat, jangan sampai nanti kembali lagi, semoga Allah selalu memberikan perlindungan untuk kita semua,” pungkasnya. (Put/OL-09)
Total sebanyak 44 orang dibawa ke markas polisi setelah aksi berlangsung ricuh di depan Gedung DPRD Sumut.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelayanan pada masyarakat yang menjadi korban insiden demonstrasi di Jakarta. Sebanyak 38 orang yang mengalami luka-luka
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved