Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listiyarti menyebutkan Pemprov DKI Jakarta menjadi pemda paling siap untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tengah pandemi covid-19.
Hal itu didasarkan atas observasi yang dilakukan oleh KPAI terhadap sekurangnya 26 sekolah di Ibu Kota saat masa uji coba PTM pada April lalu.
"DKI ini paling siap soal PTM. Baik dari infrastrukturnya, sosialisasinya kepada orangtua siswa dan guru. Bahkan DKI adalah satu-satunya provinsi yang menggelar latihan bagi guru untuk persiapan PTM," kata Retno dalam diskusi virtual yang digelar oleh LaporCovid-19, Kamis (5/8).
Jumlah sekolah yang siap melakukan PTM di DKI pun sangat tinggi di atas rata-rata nasional yakni 86%. Sementara untuk nasional hanya 79% sekolah di daerah yang siap melakukan PTM.
Menurut dia, berbagai faktor menjadi penyebab seperti infrastruktur dan anggaran yang memadai. Selain itu cakupan vaksinasi di Jakarta juga sangat masif.
"Saya mengunjungi 13 sekolah yang sebelumnya menggelar uji coba PTM dan 11 sekolah di antaranya adalah sentra vaksin," jelas Retno.
Namun demikian, ia menegaskan cakupan vaksinasi yang tinggi dan kesiapan infrastruktur serta SDM dalam menghadapi PTM yang tinggi ini tak lantas membuat DKI bisa buru-buru membuka sekolah.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tembus 10%, Pemprov DKI: Selamat Dari Resesi
Menurut dia, selain unsur teknis, ada unsur epidemiologis yang harus terpenuhi agar PTM dapat digelar seperti 'positivity rate' yang harus di bawah 5% seperti standard WHO.
"Kami mendorong bukan sekadar landai tapi postivity rate di bawah 5%. Uji coba PTM bagus tapi tetap ada kelalaian tapi tidak di semua tempat," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Slamet, mengatakan pihaknya memang melatih para guru untuk bisa mempersiapkan diri dalam uji coba PTM yang telah berlangsung selama dua kali yakni pada April dan Juni lalu.
"Guru diberikan pelatihan pertama soal teknologi informasinya karena nanti akan menggunakan metode 'blended learning' yakni campuran antara sekolah daring dan langsung tatap muka. Kedua guru juga tetap dilatih berdasarkan kompetensi mata pelajaran yang diampu," jelasnya.
Menyinggung soal kepastian PTM di Jakarta, Slamet menegaskan pihaknya menunggu keputusan pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Terlebih saat ini kasus covid-19 di Jakarta masih tinggi.
"Kami tinggal menunggu situasi dan kondisi yang tadi disampaikan oleh Bu Retno. Kami tunggu sampai di bawah 5%. DKI kan episentrum ya," imbuhnya. (OL-7)
Setelah melakukan penetapan calon ketua umum BPC Hipmi Jaya, rangkaian selanjutnya adalah penyampaian visi, misi, dan program kerja dari masing-masing calon ketua umum.
Jakarta memiliki keunikan tersendiri sebagai tuan rumah karena lokasi sirkuit yang berada di tengah kota namun tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
Wibi mengimbau kepada seluruh warga yang nantinya memanfaatkan CFN agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.
KPAI berkoordinasi dengan Tim Subdit Anak Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri terkait anak yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
KPAI meminta agar pemerintah daerah bisa menegakkan regulasi yang terang benderang soal komitmen menjauhkan anak dari industri rokok.
PERIZINAN rokok dengan berbagai rasa seperti buah-buahan, melalui vape dan pods meningkatkan penjualan rokok bentuk lain dikalangan anak dan remaja.
PERKAWINAN anak merupakan pelanggaran hak anak karena dilihat dari dampak yang berpotensi dialami anak tersebut. Misalnya dari segi pendidikan dan kesehatan.
Wakil Ketua KPAI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara program siswa dikirim ke barak.
Jasra mengatakan desakan penghentian sementara program tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPAI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved