DPRD DKI Minta 99 Ribu Data Ganda Penerima Bansos Diperbaiki

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera membetulkan 99.450 data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos). Sehingga hal ini menyebabkan masih adanya warga yang belum mendapatkan bansos karena terkendala data ini. 

"Memang data menjadi masalah sampai 99 ribu yang belum dapat. Karena ada irisan DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Ini harus segera diselesaikan. Masih ada warga/ masyarakat yang belum dapat," kata Anggota Komisi E DPRD DKI, Abdul Aziz Muslim.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan agar validasi data menjadi perhatian penting. Bentuk verifikasi data penerima BST harus valid. Sehingga bansos bisa benar-benar sampai ke masyarakat atau penerima yang berhak.

"Kita berharap Dinsos bisa berjalan dengan lancar agar benar-benar masyarakat bisa menikmatinya. Apa yang mereka bayar dari pajak dan kembalikan lagi untuk yang membutuhkan," harapnya.

Baca juga : Polda Metro Terima Bantuan Rp2,5 Miliar untuk Sukseskan Vaksinasi Merdeka

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menemukan adanya 99 ribu data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial Covid-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun bersurat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta validasi data penerima bansos.

"Masih ada data double 99.450 KPM merupakan data double dari Kemensos sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data. Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari dalam diskusi virtual, Jumat (30/7)

Lebih lanjut dijelaskan, bantuan sosial yang disiapkan oleh Pemprov DKI terdiri dari bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial nontunai berbentuk beras. Adapun total sasaran kedua bansos sebanyak 1.007.379 KPM dengan dana yang bersumber dari APBD DKI.

Namun, hingga saat ini bansos baru tersalurkan kepada 907 ribu KK karena adanya data ganda. Bansos mulai disalurkan setelah Pemprov DKI mendapatkan kepastian data KPM dari Kemensos. Sehingga 99.450 KPM tersebut masih tertahan pencairannya. (OL-7)