Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Polda Metro Jaya memeriksa dua orang terduga pelaku penipuan dengan modus merekrut anggota Satuan Pol Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.
"Kemarin memang ada penyerahan dari Satpol PP Provinsi (DKI Jakarta), Kepala Satpol PP Pak Arifin menyerahkan ada dua orang. LP-nya (laporan polisi) baru tadi jadi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta, hari ini.
Dua orang terduga pelaku tersebut diketahui berinisial YF dan BA. Adapun pelapor dalam kasus dugaan penipuan tersebut adalah institusi Satpol PP DKI Jakarta.
"Yang bersangkutan ada unsur penipuan yang dia lakukan menurut keterangan pelapor dari Satpol PP," ujar Yusri.
Meski demikian, Yusri belum bisa berbicara banyak soal kasus tersebut karena kedua terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
"Kita tunggu, sekarang masih diperiksa. Modusnya apa? Berapa korban yang dia sudah tipu? Nanti kita tunggu, besok saya akan sampaikan," ungkap Yusri.
Lebih lanjut, Yusri mengatakan belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut karena pemeriksaan yang masih berjalan.
Baca juga: 9 Orang Jadi Korban Penipuan Rekrutmen Satpol PP DKI
"Nanti kita tunggu karena kan 24 jam hasilnya, apakah yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai tersangka untuk kita lakukan penahanan, nanti kita tunggu. Besok saya rilis kalau sudah lengkap," pungkasnya.
Diketahui, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP menangkap personel Satpol PP DKI Jakarta gadungan berinisial YF pada Senin kemarin, karena diduga telah mengeruk hingga ratusan juta rupiah dari korban.
YF menjalankan aksi penipuan dengan cara mengaku sebagai Kepala Bidang Pengembangan Satpol PP DKI Jakarta merekrut Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), dan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
"Kalau ditotal mungkin bisa sekitar ratusan juta rupiah," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.
Angka tersebut, kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, dari hasil menipu puluhan orang dengan jumlah nominal yang beragam.
Arifin merinci ada sembilan warga yang direkrut sebagai PJLP Satpol PP bohongan dengan mematok harga Rp9 juta-Rp25 juta per orang, sedangkan lima orang lainnya untuk PJLP Dinas Citata dengan harga mencapai Rp7 juta.
Sementara untuk PJLP di Dishub, YF berhasil merekrut delapan orang dengan harga sekitar Rp5 juta. Untuk PJLP Dinas PTSP Yosi berhasil merekrut 14 orang meminta uang Rp5 juta per orang.
"Dia dibantu bibinya, yakni BA dengan biaya yang dipatok bervariasi, dari Rp5 juta sampai Rp25 juta per orang," ujar Arifin.(Ant/OL-4)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Pemerintah resmi membuka pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) ASN 2026. Simak syarat lengkap, durasi pelatihan, dan hak peserta di sini.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved