Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PENYIDIK Polda Metro Jaya memeriksa dua orang terduga pelaku penipuan dengan modus merekrut anggota Satuan Pol Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.
"Kemarin memang ada penyerahan dari Satpol PP Provinsi (DKI Jakarta), Kepala Satpol PP Pak Arifin menyerahkan ada dua orang. LP-nya (laporan polisi) baru tadi jadi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta, hari ini.
Dua orang terduga pelaku tersebut diketahui berinisial YF dan BA. Adapun pelapor dalam kasus dugaan penipuan tersebut adalah institusi Satpol PP DKI Jakarta.
"Yang bersangkutan ada unsur penipuan yang dia lakukan menurut keterangan pelapor dari Satpol PP," ujar Yusri.
Meski demikian, Yusri belum bisa berbicara banyak soal kasus tersebut karena kedua terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
"Kita tunggu, sekarang masih diperiksa. Modusnya apa? Berapa korban yang dia sudah tipu? Nanti kita tunggu, besok saya akan sampaikan," ungkap Yusri.
Lebih lanjut, Yusri mengatakan belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut karena pemeriksaan yang masih berjalan.
Baca juga: 9 Orang Jadi Korban Penipuan Rekrutmen Satpol PP DKI
"Nanti kita tunggu karena kan 24 jam hasilnya, apakah yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai tersangka untuk kita lakukan penahanan, nanti kita tunggu. Besok saya rilis kalau sudah lengkap," pungkasnya.
Diketahui, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP menangkap personel Satpol PP DKI Jakarta gadungan berinisial YF pada Senin kemarin, karena diduga telah mengeruk hingga ratusan juta rupiah dari korban.
YF menjalankan aksi penipuan dengan cara mengaku sebagai Kepala Bidang Pengembangan Satpol PP DKI Jakarta merekrut Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), dan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
"Kalau ditotal mungkin bisa sekitar ratusan juta rupiah," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.
Angka tersebut, kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, dari hasil menipu puluhan orang dengan jumlah nominal yang beragam.
Arifin merinci ada sembilan warga yang direkrut sebagai PJLP Satpol PP bohongan dengan mematok harga Rp9 juta-Rp25 juta per orang, sedangkan lima orang lainnya untuk PJLP Dinas Citata dengan harga mencapai Rp7 juta.
Sementara untuk PJLP di Dishub, YF berhasil merekrut delapan orang dengan harga sekitar Rp5 juta. Untuk PJLP Dinas PTSP Yosi berhasil merekrut 14 orang meminta uang Rp5 juta per orang.
"Dia dibantu bibinya, yakni BA dengan biaya yang dipatok bervariasi, dari Rp5 juta sampai Rp25 juta per orang," ujar Arifin.(Ant/OL-4)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved