Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) berkolaborasi dengan Korlantas Polri dan Jasa Rahaja, menyalurkan bantuan sebanyak 500 paket sembako kepada pengemudi transportasi umum di Bogor, Minggu (25/7).
Pemberian sembako yang diterima secara simbolis oleh 10 orang perwakilan pengemudi dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Irjen Istiono, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Pemberian paket sembako itu sebagai bentuk solidaritas dan perhatian pemerintah kepada para pengemudi ojol, taksi online, bus AKAP, dan angkutan lainnya di masa sulit akibat pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia.
Diharapkan bantuan ini dapat menambah semangat para pengemudi untuk tetap menjalankan pekerjaanya melayani masyarakat.
“Saya senang sekali hari ini bisa berkomunikasi dan bertemu dengan rekan-rekan ojol dan angkutan umum. Terima kasih kepada pak Wali Kota Bogor yang sudah memfasilitasi ini,” kata Menhub, usai menggelar pertemuan di kantor Wali Kota Bogor, Minggu (25/7).
Menhub mengungkapkan, beberapa hal yang dibicarakan dengan para pengemudi ojol dan angkutan umum di kota Bogor adalah terkait Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) dan vaksinasi.
Menhub menjelaskan, terkait dengan syarat STRP bagi para pengemudi ojol tidak akan mempersulit para pengemudi ojol karena telah dibuat secara kolektif oleh masing-masing aplikator ojol.
Para pengemudi bisa menunjukkan surat tersebut saat melewati pos penyekatan dan diimbau tetap memakai seragam/atributnya agar mudah dikenali petugas.
“Jadi bagi para pengemudi ojol dan angkutan umum lainnya di kota Bogor, kami berupaya mempermudah agar rekan-rekan tetap dapat bekerja di tengah masa pandemi ini. Karena kalian turut berkontribusi bagi pergerakan roda perekonomian di tengah situasi yang sulit ini,” kata Menhub.
Baca juga: Polisi Buka Penyekatan di 27 Exit Tol Jawa Tengah
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah akan terus mendorong percepatan penyampaian bantuan sosial bagi masyarakat di masa PPKM ini.
Menko berharap nantinya program bantuan sosial ini dapat membantu msyarakat dalam upaya menahan laju penyebaran Covid-19 dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan anggaran pemerintah daerah terbatas dalam menghadapi pandemi virus Covid-19 ini.
Wali Kota Bima Arya mengapresiasi adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait lainnya. (A-2)
Program Motis yang berjalan sejak 2014 hanya menyerap kurang dari 1 persen pemudik motor, sehingga kurang efektif mengurangi beban jalan.
Pemerintah menutup 11 bandara di Papua setelah penembakan Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation, 11 Februari 2026. Daftar 11 bandara di Papua ditutup
PEMERINTAH membatasi operasional angkutan barang mulai 13 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026, baik di jalan tol maupun arteri dalam rangka mudik lebaran.
Rencana pengoperasian rute baru Transjabodetabek Blok M-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) kian mendekati realisasi.
MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan puluhan ribu tiket disiapkan untuk mudik gratis lebaran 2026.
Mudik Gratis Lebaran 2026 resmi dibuka! Cek jadwal pendaftaran Kemenhub, BUMN, dan Pemprov serta syarat lengkapnya di sini.
Pengamat mendesak Polri untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh menyusul kembali terulangnya aksi kekerasan oleh oknum anggota Brimob terhadap pelajar di Tual, Maluku
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Pengamat ISESS Bambang Rukminto menyoroti pelibatan Brimob dalam penanganan kamtibmas di Polres Tual, Maluku Tenggara, menyusul tewasnya pelajar MTs oleh oknum Bripda MS
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
ICJR menilai dugaan aliran dana narkotika yang menyeret eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai bukti gagalnya kebijakan narkotika represif dan mendesak dekriminalisasi pengguna.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved