PIHAK kepolisian telah melayangkan surat panggilan untuk klarifikasi kepada pengurus Yayasan Duka Abadi. Hal ini menyusul informasi terkait dugaan kartel kremasi di mana warga harus membayar biaya hingga Rp45 juta.
Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Komisaris Joko Dwi Harsono mengatakan pihaknya siap memastikan kebenaran informasi yang beredar di tengah masyarakat.
"Sudah kita lidik tempatnya. Besok kita agendakan klarifikasi dan semoga yang bersangkutan menghadiri pemeriksaan. Sehingga bisa dipastikan berita yang ada," ujar Joko kepada Media Indonesia, Selasa (20/7).
Baca juga: Wagub DKI Minta Tak Ada Praktek Kartel Kremasi di Masa Sulit Pandemi
Sejauh ini, lanjut Joko, pihaknya masih merujuk pada informasi mengenai biaya kremasi hingga Rp45 juta yang beredar di media sosial. Kabar tersebut dituliskan seorang warga Jakarta Barat bernama Martin.
Adapun Martin menduga terdapat pihak yang menaikkan biaya kremasi secara tidak wajar di tengah pandemi covid-19. Di media sosial, beredar foto nota pembayaran pelayanan Rumah Duka Abadi di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Dalam nota yang beredar, tertera total tagihan dari rumah duka sebesar sebesar Rp80 juta. Rinciannya, untuk peti jenazah Rp25 juta, transportasi Rp7,5 juta, kremasi Rp45 juta dan pemulasaran jenazah Rp2,5 juta.
Baca juga: Keterisian Lahan Pemakaman Capai 95%, DKI Perlu Cari Solusi
Kembali ditekankan Joko, bahwa pihaknya ingin memastikan apakah nota tersebut dikeluarkan oleh pihak Rumah Duka Abadi. Pihaknya juga akan mengecek kebenaran informasi yang disampaikan warga bernama Martin tersebut.
Kepolisian akan menyampaikan perkembangan dugaan kartel kremasi dalam waktu dekat. "Martin juga belum jelas dia siapa. Nanti mereka (rumah duka) bisa menjelaskan nota itu yang memesan siapa. Apakah benar Martin itu atau Martin cuma dapat info dan bikin berita," pungkas Joko.(0L-11)
