Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan telah mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp2.575.085.628.350. Dana ini merupakan DBH Triwulan II tahun ini.
"Alhamdulillah telah salur ke RKUD DBH TW 2 TA 2021 sebesar Rp2.575.085.628.350," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri saat dikonfirmasi, Kamis (1/7).
DBH adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak-pajak daerah yang harus disetor kepada pemerintah pusat sebelum dibagikan ke pemerintah daerah sesuai porsi pendapatan. Pajak yang masuk ke dalam DBH antara lain pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Edi lebih lanjut menjelaskan bahwa dana itu akan digunakan untuk pembayaran belanja-belanja semisal untuk penanggulangan Covid-19, insentif tenaga kesehatan, perlindungan sosial, dan KJP.
"Juga untuk membayar belanja wajib gaji PJLP, TKD, serta iuran PBI BPJS Kesehatan," tandasnya. (Put/OL-09)
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved