Anies Minta Dukungan ke Pusat Jika PPKM Darurat Diterapkan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meminta sejumlah dukungan kepada pemerintah pusat, jika PPKM darurat diterapkan. Hal itu diutarakan Anies dalam rapat koordinasi PPKM darurat yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun permintaan dukungan pertama yakni, pengetatan mobilitas penduduk tidak hanya dalam wilayah Ibu Kota saja. Namun, pembatasan sosial antarwilayah secara susbtansial dan signifikan.

“Pengetatan mobilitas penduduk intra dan antarwilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif. Dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para epidemiolog,” ujar Anies dikutip dalam dokumen resmi Gubernur DKI, Rabu (30/6).

Kemudian, Anies meminta tambahan tenaga kesehatan dan tenaga penduduk. Dengan rincian, tenaga kesehatan di rumah sakit dapat dipenuhi dari kalangan mahasiswa dan dosen.

Penambahan tracer profesional di lapangan juga perlu dilakukan. Setidaknya, dibutuhkan sebanyak 2.156 tenaga tracer profesional. Dalam hal ini, untuk mencapai 15-30 per 100.000 penduduk.

“Tenaga vaksinator tambahan sejumlah 5.139 orang. Nakes sebanyak 2.050 orang dan non-nakes sebanyak 3.089 orang," imbuh Anies.

Adapun poin ketiga ialah kebutuhan regulasi untuk mendukung rapid antigen untuk kasus positif bergejala sedang dan kritis. Sehingga, dapat ditangani di rumah sakit dan diklaim pembiayannya.

Sementara poin keempat, yakni bantuan komunikasi publik secara lebih intensif. Dalam hal ini, terkait dengan keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin covid-19.(OL-11)