Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KETUA Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Bima Arya meminta seluruh rumah sakit rujukan covid-19 untuk menaikkan jumlah tempat tidur (bed) bagi pasien covid-19 menjadi di atas 30% dari total tempat tidur yang ada.
Menurut Bima, yang juga Wali Kota Bogor, Jabar, Selasa (22/6), hal itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif covid-19 di Kota Bogor.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: YR.03.03/III/4643/ 2020 tentang Peningkatan Pelayanan Pasien Covid-19.
Baca juga: Polda Metro Jaya Klaim Pembatasan Mobilitas Sukses Cegah Kerumunan
Dalam SE tersebut, salah satu poinnya menyebutkan agar rumah sakit melakukan konversi tempat tidur guna penyiapan kapasitas ruang isolasi dan ICU bagi pasien covid-19 sesuai standar.
Menurut Bima Arya, angka covid-19 di Kota Bogor saat ini mengalami lonjakan yang signifikan sehingga memerlukan kerja lebih keras dari semua pihak untuk menekannya.
"Saya garis bawahi, selain konversi tempat tidur, rumah sakit diimbau menyampaikan laporan secara real time. Target kita satu yaitu menambah fasilitas tempat tidur di rumah sakit sebesar 30-35%. Kemudian, menyiapkan tempat isolasi," kata wali kota Bogor ini.
Bima juga menjelaskan dampak dari melonjaknya kasus positif covid-19 adalah tingkat keterisian tempat tidur (BOR) untuk pasien positif covid-19 di rumah sakit juga meningkat.
Dari 829 tempat tidur untuk pasien covid-19 di 21 rumah sakit rujukan di Kota Bogor, saat ini, terisi 643 pasien covid-19 atau 77,6%.
"Padahal, pada dua pekan lalu, BOR pasien covid-19 di Kota Bogor kurang dari 20%," kata Bima.
Menurut Bima Arya, lonjakan kasus covid-19 yang tinggi itu, jika tidak dilakukan penambahan tempat tidur untuk pasien covid-19, dalam dua pekan ke depan akan penuh.
Pemerintah Kota Bogor, saat ini, memanfaatkan Gedung Pusdiklat BPKP di Ciawi Kabupaten Bogor sebagai Pusat Isolasi Covid-19 yakni tempat perawatan pasien covid-19 tanpa gejala atau OTG.
Di Gedung Pusdiklat BPKP, saat ini, tersedia 100 tempat tidur untuk perawatan pasien OTG dari kapasitas 120 tempat tidur. Ruangan lainnya dimanfaatkan untuk ruang dokter dan perawat, ruangan obat, unit gawat darurat (UGD) dan ruang tindakan.
Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan pusat isolasi untuk pasien OTG di tempat lainnya, sehingga pasien covid-19 dengan gejala sedang dan berat difokuskan dirawat di rumah sakit. (Ant/OL-1)
Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst).
Bertepatan dengan hari jadi, Bonvie meluncurkan program sosial bertajuk “Tumbuh Bersama Bonvie”.
Beberapa titik sudah mulai dilakukan normalisasi. Meski sifatnya masih dalam rangka penanganan darurat, tetapi spek teknisnya sudah mulai mengarah pada standar normalisasi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Salah satu alasan dilakukannya modifikasi adalah agar titik penaikan dan penurunan penumpang di Kota Bogor berada di satu tempat.
UNIVERSITAS Terbuka (UT) menggelar kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2025 di Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang
Bima mengatakan, Lucky saat ini tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri yang terpisah dari Kantor Kemendagri.
Pertemuan ini disebut-sebut akan membahas terkait perjalanan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tanpa izin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved