Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DIREKTORAT Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mencatat sekitar 3 ribu situs pinjaman online (pinjol) tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Wadirtipideksus Kombes Whisnu Hermawan Februanto mengatakan pinjol ilegal selama ini telah meresahkan masyarakat. Kepolisian pun berupaya mengungkap praktik pinjol ilegal di berbagai daerah.
"Ini (ilegal) yang menjadi perhatian Polri, untuk bisa mengungkap perkara yang meresahkan masyarakat. Sama seperti kasus preman. Ini kasus pinjol pun juga meresahkan masyarakat," papar Whisnu di Mabes Polri, Kamis (17/6).
Baca juga: OJK Imbau Masyarakat Pilih Platform Pinjaman yang Terdaftar
Pihaknya telah menerima laporan mengenai pinjol ilegal yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat. Salah satu aplikasi pinjol yang berhasil diungkap adalah Rp Cepat.
Nasabah meminjam uang sebesar Rp1,7 juta. Lalu, Rp Cepat menyetujuinya dengan memberikan pinjaman Rp500 ribu. Namun, nasabah tersebut mengaku hanya menerima Rp295 ribu.
Dalam promosinya, pihak Rp Cepat memberikan waktu 91-100 hari bagi nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Akan tetapi, nasabah sudah ditagih dengan suku bunga mencapai 41%, meski baru 10 hari meminjam.
Baca juga: Jelang Lebaran, BPKN Catat 2.235 Aduan Masyarakat
Whisnu menyebut nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman, kemudian mendapat teror dan perundungan di media sosial. Pihak Rp Cepat mencuri data nasabah dan mengambil foto vulgar sebagai ancaman kepada nasabah, agar segera mengembalikan pinjaman.
"Ada korban yang diancam dengan foto yang vulgar dengan menginformasikan ke teman-teman dan keluarganya. Bahkan, sampai ada yang stres akibat bully-an oleh pinjaman yang tidak benar ini," ungkap Whisnu.
Dia pun meminta masyarakat segera melapor ke polisi jika mengalami hal serupa. Pihaknya siap mengusut pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. "Karena semua reserse sudah paham dan memahami dengan arahan Kabareskrim terkait pengungkapan kasus pinjol," tandasnya.(OL-11)
DI bawah guyuran hujan lebat, Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama Forkopimda tetap menggelar upacara Taptu dengan khidmat pada Sabtu (16/08) sore, sebagai rangkaian HUT ke-80 RI
Rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus tahun ini dipusatkan di Monas, serupa dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
POLRI menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Aula Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (14/8) untuk persiapan pengamanan HUT ke-80 RI.
Ada korban dari polisi dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di Pati. Ada 38 orang yang saat ini sedang diobati di Rumah Sakit Soewondo. Sebagian besar sudah pulang dari rumah sakit.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial.
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, lonjakan kasus penipuan keuangan atau financial scam di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Pada 2018, AFPI menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi dari yang sebelumnya tidak diatur menjadi sebesar 0,8% pada 2018, dan kemudian diturunkan menjadi 0,4% pada 2021.
Satgas Pasti menghentikan 1.556 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025.
AFPI turut buka suara mengenai tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai pelaku usaha penyedia layanan pinjaman online melakukan pengaturan suku bunga layaknya kartel.
Ini Rekomendasi Celios untuk Jaga Kondusivitas Pinjaman Daring.
OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjol yang belum lunas mencapai Rp83,52 triliun pada Juni 2025. Angka itu tumbuh 25,06% secara tahunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved