Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
POLRI menyatakan bahwa seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia tengah dalam pantauan.
Hal itu lantaran polisi ungkap sindikat pengedar narkoba jaringan Timur Tengah-Indonesia yang menguasai sabu-sabu sebanyak 1,129 ton dikendalikan oleh seorang warga negara asing yang berstatus narapidana di Lapas di Cilegon, Banten.
Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebut Polri telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) guna memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan narkoba di dalam Lapas.
"Jadi tidak melihat satu per satu tapi seluruh Lapas yang ada hubungannya dengan peredaran narkoba ini dipantau dengan Ditjen PAS," ungkap Rusdi, Selasa (15/6).
Baca juga : Polisi Tetapkan Anji Sebagai Tersangka Penyalahgunaan Narkoba
Rusdi juga menuturkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan sipil di Lapas.
"Tentu di Lapas ada pihak yang bertanggung jawab. Polri kerja sama dengan pihak yang tanggung jawab di Lapas itu. Tentunya melalui ditjen PAS di Kemenkumham," paparnya.
"Kalau ada pihak terlibat siapapun dia pasti akan diminta pertanggung jawaban atas tindakan-tindakan mereka yang berhubungan dengan peredaran narkoba," tambahnya. (OL-2)
Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan selalu menjadi sasaran serangan pihak-pihak yang ingin melemahkan institusi penegak hukum tersebut
WARGA menyambut antusias program spesial tarif Rp1 untuk seluruh moda transportasi umum di Jakarta, yang berlaku hanya selama satu hari, Selasa, 1 Juli 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepolisian yang bersih dan dicintai rakyat.
Kejuaraan Kapolri Cup 2025 merupakan salah satu turnamen bergengsi mengingat level yang ditawarkan yaitu level Sirnas Premier yang mempunyai poin rangking yang tinggi.
Titik perubahan signifikan Polri terjadi setelah reformasi, di mana Polri didesain sebagai lembaga yang independen
Cucun juga turut mengapresiasi kesiapan Polri yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi secara cepat.
RENCANA Presiden Prabowo Subianto untuk membangun lembaga pemasyarakatan (LP) baru dinilai bakal menjawab persoalan overkapasitas warga binaan.
Ia menilai jammer akan menyempitkan ruang gerak komunikasi dari dalam lapas. Khususnya komunikasi untuk mengendalikan peredaran narkotika.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).
Apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau dalam peredaran narkoba, sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti Remisi dan Pembebasan Bersyarat.
Pertemuan antara Bupati OKU Timur dengan Menko Kumham Imipas mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lapas baru.
KERUSUHAN terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Kini dilaporkan kondisinya sudah kondusif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved