Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur DKI Jakarta disebut-sebut memperoleh gratifikasi rumah mewah dari pengembang reklamasi. Hal ini berkaitan dengan sejumlah proyek reklamasi pulau di Jakarta. Namun, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) membantah dugaan tersebut dan menyebut rumah yang viral tersebut bukan milik Anies.
“Rumah itu bukan Rumah Anies. Itu jawaban Anies Baswedan yang saya terima dari staf khususnya,” kata Anggota TGUPP Bidang PencegahanKkorupsi DKI Jakarta Tatak Ujiyati dalam akun Twitter-nya, @tatakujiyati, seperti dikutip, Minggu (23/5).
Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya menelusuri lebih lanjut tuduhan tersebut. Kemudian menemukan jika itu berasal dari cuitan lama kurawa yang di-framing ulang saat ini. Tuduhan awal itu adalah cuitan pada tanggal 29 Juni 2020. Menurutnya isinya sama juga, berupa fitnah jahat tanpa bukti. Hal yang berbeda, cuitan kurawa itu tidak menyebut nama, walau sasaran orangnya bisa dibaca.
“Kelihatan banget kan ada yang memang sengaja lakukan black campaign menyerang Anies. Entah untuk menutupi berita apa, entah isu apa yang mau dialihkan,” keluhnya.
“Anies sengaja di-framing seolah-olah terima rumah karena memberi ijin reklamasi Ancol. Fitnah yang sangat jahat,” imbuhnya.
Tatak menyebut pengembang properti Australia Crown grup sudah membangun dan menjual propertinya di Ancol itu sejak 2019. Sementara izin perluasan daratan Ancol baru disahkan pada tanggal 24 Feb 2020 lalu.
Menurutnya, fitnah-fitnah seperti isu gratifikasi ini bukan barang baru bagi Anies. Sebagian besar bisa terklarifikasi dengan sendirinya dan dengan berjalannya waktu.
“Maka kalau ada netizen yang kasih saran, agar melaporkan saja si pembuat fitnah ke polisi. Reaksi kita: ya ampun jika kita layani tiap fitnah dengan lapor polisi, pasti akan sibuk sekali. Sementara ABW saya pahami lebih pilih fokus menunaikan janji politiknya kepada warga Jakarta. Maka fitnah-fitnah itu cukuplah kita anggap saja sebagai noise, yang cukup kita counter saja lalu abaikan,” ungkapnya. (Hld/OL-09)
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
“Ini bukan lagi persoalan tata ruang semata, tetapi sudah menjadi sumber peningkatan risiko bencana nasional, kerugian negara, dan ancaman keselamatan masyarakat pesisir,”
SELALU ada pilu yang membuat lutut gemetar tiap mendengar ramalan ilmuwan tentang dunia yang makin kerontang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) ditangguhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai proyek reklamasi di Pulau Pari lebih banyak mudharat daripada manfaat. I
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved