Anies Minta Inspektorat Data ASN yang Enggan Seleksi Eselon 2

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan Inspektorat DKI Jakarta mendata para ASN yang tidak menjalankan instruksi terkait keikutsertaan dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) tahun ini.

Pendataan itu dimaksudkan untuk kembali menekankan kepada para ASN yang memenuhi syarat agar mengikuti seleksi terbuka JPTP atau setara jabatan eselon 2 untuk kepala dinas, kepala badan, atau wali kota.

"Jadi saya minta kemarin pada Inspektrorat buat daftarnya, siapa-siapa saja di tempat ini yang merasa leluasa untuk bekerja tanpa memperhatikan instruksi, karena bila urusan urusan sederhana tidak didisplinkan, nanti ada urusan yang lebih besar, yang mungkin punya masalah ketika instruksi terbiasa tidak dilaksanakan," kata Anies di Balai Kota, Senin (10/5).

Sebelumnya, Anies marah karena sebanyak 239 ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi JPTP justru tidak mendaftarkan diri kembali dalam proses tersebut.

Tidak ikutnya para ASN yang memenuhi syarat ini dapat mengakibatkan tidak adanya regenerasi dalam sistem birokrasi di Pemprov DKI Jakarta.

Jika tidak ada yang berminat mengikuti seleksi terbuka, kepala daerah akan sulit mencari pengganti pejabat yang pensiun, dimutasi, atau meninggal dunia sehingga posisinya hanya digantikan oleh pelaksana tugas (Plt).

Saat ini cukup banyak jabatan-jabatan di DKI yang diisi oleh Plt semisal Sekretaris DPRD DKI, Kepala BPBD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Kepala Bidang Industri Pariwisata.

Para ASN ini disebutnya sudah melalaikan aturan pemerintah. Atas kelalaian itu, Anies pun memarahi mereka secara langsung hari ini di Balai Kota. Mereka dikumpulkan di lapangan Blok G Balai Kota dan mendapat teguran secara langsung.

"Sebagai pribadi pribadi yang tidak menjalankan instruksi, jika Bapak Ibu memberikan instruksi pada anak buah, Bapak Ibu ingin tidak instruksi itu dilaksanakan? Pasti ingin, pasti ingin dipastikan jalan. Jadi ini bukan soal jadi eselon dua, bukan soal ikut seleksi, ini adalah soal perintah, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan," tukasnya.

Menurutnya, budaya yang harus dibangun di tiap tempat kerja adalah budaya disiplin dan itu artinya kebiasaan disiplin. Kalau instruksi diabaikan, sekali, dua kali, tiga kali, akan menjadi kebiasaan mengabaikan instruksi.

"Saya harap itu dicamkan, itu diperhatikan. Satu pesan, laksanakan semua instruksi dengan baik, laporkan pelaksanaannya dengan sebaik baiknya, harap ini dicamkan, harap jadi pelajaran, dan harap jangan diulang," tuturnya. (Put/OL-09)