FRAKSI PDI-P DPRD DKI mengkritisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Anies Baswedan untuk 2020. PDIP ikut menyoroti kegagalan Anies dalam memenuhi janji kampanyenya untuk menghadirkan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, Ima Mahdiah, pada 2020 terlihat Pemprov DKI tidak melakukan apa-apa untuk pembangunan hunian tanpa uang muka (down payment/DP). Kegagalan program ini sebetulnya sudah dilihatnya sejak 2019.
Pasalnya, dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membuat 232.214 hunian selama masa kepempinan Anies. Hingga kini baru ada 780 hunian saja.
“Sejak belum terjadi Pandemi, program ini sudah gagal karena pada tahun 2019 sebelum pandemi saja dalam RPJMD ditargetkan membuat 232.214 hunian, namun nyatanya baru 780 hunian saja hingga saat ini,” kata Ima dalam keterangannya, Selasa (20/4)
Ima juga menyebut di lapangan tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap upaya melanjutkan program rusunami. Padahal program rusunami ini sudah terbukti lebih berguna untuk masyarakat di Jakarta yang memiliki penghasilan rendah.
“Tahun 2020 tidak ada peningkatan yang signifikan dan tidak ada upaya untuk melanjutkan secara masif program rusunami yang sudah terbukti lebih berguna bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kritiknya.
Sebelumnya, terkait dengan pembangunan rumah DP Rp0 ini juga sempat dikritik Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Eneng Malianasari, menyebut program rumah tanpa DP ini adalah dampak dari kegagalan kolaborasi. Padahal program ini menjadi andalan Anies saat berkampanye untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernru DKI Jakarta pada 2017 silam.
“Menurut saya, Program DP Rp0 ini adalah kegagalan kolaborasi yang selalu digadang-gadang oleh Pemprov DKI Jakarta,” jelasnya.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta melakukan pemangkasan target pembangunan rumah tanpa uang muka ini dari 232 ribu menjadi 10 ribu. Namun, data terakhir menyebut baru ada 780 hunian yang sudah dibangun. Ia mengutarakan pesimismenya program ini bisa tuntas dengan target yang baru.
“Untuk ketercapaian target program rumah DP 0 ini ya realistis saja,” kata perempuan yang biasa disapa Mili ini.
Padahal saat awal menjabat, Anies memiliki target penyediaan 300.000 rumah dalam lima tahun. Sehingga setiap tahunnya harus ada 60.000 hunian. Namun, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp0.
"(Pembangunan) rumah DP Rp 0 tidak muncul di anggaran, tetapi justru pengadaan lahan terus-menerus. Yang kita sayangkan lahannya terus dibeli, tapi tidak dibangun," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui pembangunan rumah DP Rp0 ini memang terhambat. Ariza, sapaan akrabnya, mengatakan hambatan ini sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19. Ditambah dengan daya beli masyarakat yang ikut turun juga.
“Ya memang direvisi pengadaan DP Rp0, ini karena covid-19 daya beli masyarakat turun. Kemampuan kita membangun turun,” katanya di Balai Kota, pekan lalu. (OL-8)
