PDIP: Anggaran APBD tak Cerminkan Anies Pro Warga Miskin

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak berpihak pada warga Jakarta yang miskin. 

Hal ini dilihat dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang minim untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Justru dana untuk UMKM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

“Ketidakberpihakan kepada warga miskin juga terlihat dari APBD yang sangat minim untuk UMKM, malah dana UMKM datangnya dari APBN/Pusat. Dana PEN untuk pemulihan ekonomi juga dipakai untuk Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM), bukan untuk pemulihan ekonomi,” kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (14/4).

Hal ini juga berkaitan dengan Jakarta yang masuk ke dalam jajaran kota paling mahal di dunia. Jakarta berada di urutan ke-20 versi Bank Julies Baer's Global Wealth and Lifestyle Report 2021. Namun, sebenarnya Gilbert mengatakan hal ini disumbangkan oleh belanja orang kaya yang besar.

Sementara, ada potret keadaan warga miskin yang sebenernya lebih banyak ketimbang orang kaya tidak terpotret.

“Hasil ini menunjukkan bahwa koefisien Gini ratio (kesenjangan) DKI 0.4 yang meningkat dari tahun lalu memang sesuai kenyataan dan sesuai dengan hasil survei karena sebenarnya lebih banyak warga miskin daripada kaya di DKI. Tetapi mereka tidak terpotret/mengalami dilusi (pengenceran) karena belanja orang kaya ini,” ungkapnya.

Selain itu, pemberian legitimasi kepada Jakarta ini disumbang oleh sejumlah program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Seperti karena adanya pembangunan Tugu Sepeda, sepeda masuk MRT, jalur sepeda permanen. Gilbert bahkan mengkritik kalau jargon Maju Kotanya bahagia Warganya hanya sekedar rangkaian kata-kata semata.

“Legitimasi terhadap temuan ini diberikan oleh Gubernur dan Wagub yang membangun Tugu Sepeda, sepeda masuk MRT, jalur sepeda permanen dan tidak dll. Jargon Maju Kotanya Bahagia Warganya sekedar rangkaian kata-kata,” kritiknya. (OL-8)