Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BANTUAN Sosial Tunai (BST) untuk warga Jakarta akan berakhir pada April ini. Namun, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI belum bisa memastikan keberlanjutan bantuan sosial berupa uang tunai Rp300 ribu per bulan ini.
Komisi E DPRD DKI Jakarta menilai warga DKI masih membutuhkan bantuan ini. Meskipun saat ini keadaan sudah didorong untuk normal kembali dan sudah mulai vaksinasi. Namun, belum semua ekonomi dan pekerjaan warga pulih.
"Bila dibilang butuh namanya bantuan pasti akan dijawab butuh. Akan tetapi saat ini memang menjadi sulit juga memilih stop atau lanjut, mengingat situasinya pandemi sudah mulai melandai menuju ke keadaan normal lagi walaupun debgan kondisi normal yang baru," kata Anggota Komisi E DPRD DKI, Rani Mauliani, Minggu (4/4).
Ketua Fraksi Gerindra ini juga mengutarakan bansos tunai bisa tetap dilanjutkan. Namun, dengan penyesuain data warga miskin kembali sehingga bisa tepat sasaran. Karena sebelumnya dalam pendistribusian pun masih terdapat sejumlah kendala.
"Mungkin bisa dilanjutkan asalkan tepat sasaran dan progres perbaikan mengingat yang sebelumnya masih ada kendala-kendala dalam mekanisme pendistribusiannya," harapnya.
Ia pun mengatakan perihal keberlanjutan BST DKI ini perlu diperjelas oleh Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. Karena program BST DKI ini berkaitan dengan program dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh Pemprov DKI.
baca juga: Dinkes DKI: Virus Korona Terbanyak Serang Kelompok Usia Produktif
Sementara itu, perkembangan terbaru dari Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari pada Maret lalu mengutarakan belum ada kepastian mengenai keberlanjutan BST ini. Premi mengungkapkan pihaknya sampai saat ini belum dapat memastikan perpanjangan pemberian BST. Pemprov DKI Jakarta masih mengikuti arahan pemerintah pusat terkait BST yakni hanya diberikan empat kali masing-masing sekali di empat bulan.
"Untuk BST masih diberikan sampai April. Kami mengikuti arahan pemerintah pusat," jelasnya. (OL-3)
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.
Salah satu komoditas yang menjadi sorotan utama dalam pengawasan ini adalah gas elpiji tabung 3 kilogram.
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved