Pemprov DKI Disarankan Jual Saham Bir, Untung Ratusan Miliar

DIREKTUR Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2018 Tito Sulistio merekomendasikan agar Pemprov DKI menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk.

Dalam diskusi virtual bertajuk 'Saham Miras Di Tengah Kriminalitas Mengganas Perlukah Dilepas?' hari ini, Tito mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak perlu ada di dalam perusahaan yang tidak memiliki sangkut pautnya dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat seperti memiliki saham di perusahaan produksi bir itu.

Dalam diskusi virtual yang diselenggarakan DPW PKS DKI Jakarta itu, Tito menyebut, apabila saham sebesar 26,25% itu dijual saat ini, Pemprov DKI dapat meraih untung ratusan miliar rupiah.

Baca juga: Kepala BKPM Siap Eksekusi Investasi Mangkrak di Sulawesi Tenggara

"Buat saya prinsipnya begini. Pemprov DKI adalah bagian daripada pemerintah yang berperan dan bertugas menjaga kesejahteraan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu, tidak perlu ada di internal perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Jual saja," kata Tito, Kamis (1/4).

Harga saham PT Delta Djakarta Tbk saat ini berada di nilai Rp3.600 dengan 'book value' Rp1.269. Tito menjelaskan angka ini berarti 'price to book value' saham Delta adalah sebesar tiga kali dengan 'price ending ratio' sebesar 25. Angka ini menurut Tito cukup mahal. Namun, bukan berarti saham Delta tak mudah untuk dijual.

Ia memaparkan lebih lanjut, saham Delta sangat menguntungkan. Nilainya telah naik ratusan kali sejak pertama kali melantai di bursa puluhan tahun silam.

"Ini kalau dijual premium pun pasti sangat menarik minat. Apalagi oleh pemilik saham lainnya yang berasal dari Malaysia itu. Saya jamin mereka juga akan minat mau beli karena ini memang saham bagus," ujarnya.

Perkataan Tito bukan tanpa bukti. PT Delta Djakarta Tbk sejauh ini merupakan perusahaan yang mengucurkan dividen terbesar bagi Pemprov DKI Jakarta di antara puluhan BUMD di bawah naungan Pemprov DKI. Tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta meraih dividen sebesar Rp81,9 milar dari PT Delta Djakarta.

"Jadi argumentasinya bukan karena kriminalitas atau mengontrol peredaran miras. Tetapi lebih tepat bahwa Pemprov DKI sebagai bagian dari pemerintah lebih baik fokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan transportasi daripada punya saham di perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan itu," tandasnya. (OL-4)