Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI B DPRD DKI kembali memanggil jajaran direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait dengan pengadaan tanah yang selama ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI ini.
Namun, pada saat rapat hari ini, Rabu (31/3), Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda Sarana Jaya, Indra S. Arharrys kembali belum bisa merinci pembelian lahan dan peruntukkan lahan tersebut.
Anggota DPRD DKI Komisi B, Gilbert Simanjuntak segera meminta Sarana Jaya untuk terbuka kepada anggota dewan. Termasuk merinci lokasi dan peruntukkan lahan tersebut.
"Itu lahan fiktif apa gimana? Tanah yang 70 ha saya minta di mana saja dan alokasinya buat apa," kata Gilbert saat rapat di Ruang Serba Guna DPRD DKI, Rabu (31/3).
Baca juga: Diperiksa KPK, Dirut Sarana Jaya Mengaku Pasrah
Adapun dalam data yang dipaparkan oleh Indra, tercatat Sarana Jaya sudah melakukan pengadaan lahan untuk bank tanah dan lahan DP Rp0 sebanyak 66 ha. Dengan rincian, total pembelian lahan di Jakarta Utara sebanyak 51 ha sebesar Rp1,5 triliun. Selanjutnya, untuk pembelian lahan di Jakarta Timur sebanyak 15 ha sebesar Rp735 miliar.
Namun, para anggota DPRD DKI menyatakan data tersebut masih umum. Adapun yang dibutuhkan adalah data rinci seperti lokasi dan penggunaan lahan tersebut.
Indra pun sebagai Plt Sarana Jaya mengatakan akan segera mengirimkan jawaban dalam bentuk tertulis.
"Untuk data rincian nanti akan kami kirimkan dalam bentuk tertulis," katanya. (A-2)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
OMC menjadi salah satu langkah mitigasi nonstruktural Pemprov DKI untuk mengurangi potensi hujan ekstrem yang dapat memicu banjir dan genangan, terutama di wilayah padat dan rawan.
Ia menyatakan, keberadaan Persija dengan basis suporter besar menjadikan klub tersebut sebagai aset strategis bagi kerja sama komersial.
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
BMKG bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta serta TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta dan sekitarnya
BMKG, TNI AU, dan BPBD DKI Jakarta gelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) 16-22 Januari 2026 untuk cegah bencana hidrometeorologi di Jabodetabek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved