Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI B DPRD DKI kembali memanggil jajaran direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait dengan pengadaan tanah yang selama ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI ini.
Namun, pada saat rapat hari ini, Rabu (31/3), Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda Sarana Jaya, Indra S. Arharrys kembali belum bisa merinci pembelian lahan dan peruntukkan lahan tersebut.
Anggota DPRD DKI Komisi B, Gilbert Simanjuntak segera meminta Sarana Jaya untuk terbuka kepada anggota dewan. Termasuk merinci lokasi dan peruntukkan lahan tersebut.
"Itu lahan fiktif apa gimana? Tanah yang 70 ha saya minta di mana saja dan alokasinya buat apa," kata Gilbert saat rapat di Ruang Serba Guna DPRD DKI, Rabu (31/3).
Baca juga: Diperiksa KPK, Dirut Sarana Jaya Mengaku Pasrah
Adapun dalam data yang dipaparkan oleh Indra, tercatat Sarana Jaya sudah melakukan pengadaan lahan untuk bank tanah dan lahan DP Rp0 sebanyak 66 ha. Dengan rincian, total pembelian lahan di Jakarta Utara sebanyak 51 ha sebesar Rp1,5 triliun. Selanjutnya, untuk pembelian lahan di Jakarta Timur sebanyak 15 ha sebesar Rp735 miliar.
Namun, para anggota DPRD DKI menyatakan data tersebut masih umum. Adapun yang dibutuhkan adalah data rinci seperti lokasi dan penggunaan lahan tersebut.
Indra pun sebagai Plt Sarana Jaya mengatakan akan segera mengirimkan jawaban dalam bentuk tertulis.
"Untuk data rincian nanti akan kami kirimkan dalam bentuk tertulis," katanya. (A-2)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Ketegasan yang tidak konsisten dapat merusak iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian dunia usaha.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
EKOSISTEM olahraga di Jakarta disebut memiliki potensi untuk mendukung DKI sebagai salah satu destinasi sport tourism global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved