Jelang Jumat Agung, DPRD DKI Minta Pengawasan Ketat di Gereja

DPRD DKI Jakarta meminta ada pengawasan yang ketat terhadap gereja di Jakarta menjelang perayaan Jumat Agung (2/4). Hal itu menyusul adanya aksi terorisme yang terjadi di Gereja Katedral, Makassar, Minggu (28/3) lalu. Terlebih di Jakarta sempat ada penemuan lokasi terduga teroris di Condet, Jakarta Timur.

Anggota DPRD DKI Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak meminta adanya peningkatan pengamanan di gereja-gereja di Jakarta. Gilbert memang mengatakan sudah seharusnya pada hari besar agana pengamanan selalu lebih ketat.

"Ya harusnya lebih ketat. Sebenarnya hari besar sudah lebih ketat, sepertinya kejadian (pengeboman) di Makassar menghindari pengawasan lebih ketat pas hari H. Padahal hari Minggu Palma juga sesuatu yang sakral untuk umat Kristiani," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (31/3).

Baca juga: Jelang Paskah, Polisi akan Tambah CCTV di Gereja Katedral

Selain pengamanan untuk Jumat Agung, Polisi juga memperketat pengamanan menjelang Hari Paskah di gereja-gereja Ibu kota, salah satunya di Gereja Katedral, Jakarta Pusat.

Kamera closed-circuit television (CCTV) di tempat ibadat itu menjadi perhatian utama.

"Kita akan berkoordinasi untuk menambah CCTV di gereja. Contohnya Gereja Katedral yang sudah ketat di tengah pandemi covid-19," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (31/3).

Selain itu, Yusri mengatakan patroli skala besar yang mulai dilakukan Senin (29/3) juga ikut mengamankan gereja di Ibu Kota.Hal itu dilakukan bersama oleh Polri, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, dan Satpol PP.

"Kita lakukan patroli skala besar menyikapi bom yang ada di Makassar kemarin. Telah disampaikan Pak Wakapolda (Brigjen Hendro Pandowo) kami perketat tempat-tempat ibadah," ujar Yusri.

Yusri menyebut mobil dan motor patroli telah disiapkan untuk menyusuri jalanan sekitar gereja-gereja di Ibu Kota. Hal itu guna mengantisipasi ancaman teror.

"Patroli ini berfungsi untuk preventif strike. Kita lakukan patroli-patroli yang kita anggap rawan secara gabungan dengan Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dishub dan Satpol PP," ungkap mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu. (OL-1)