Fitra Sebut Korupsi Pengadaan Tanah DKI Keteledoran DPRD DKI

SEKJEN Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra), Misbah Hasan mengkritik DPRD DKI yang tidak melakukan evaluasi secara setiap tahun pada program yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Misbah menyebut ada keteledoran dari DPRD DKI dalam pengawasannya.

Pasalnya, Misbah menyebut, anggaran pengadaan lahan untuk rumah DP Rp0 yang dikelola Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki item Pengeluaran Pembiayaan di APBD. Sehingga perihal anggaran ini pasti dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

"Artinya, Ketua dan seluruh anggota Banggar pasti mengetahui dan menyetujui. Karena anggaran ini sifatnya multi years, harusnya ada evaluasi setiap tahun dari pelaksanaan program pengadaan lahan ini. Di sinilah 'keteledoran' DPRD menurut saya," kritiknya, Selasa (16/3).

Ia juga menjelaskan anggaran untuk pengadaan lahan DP Rp0 selalu disetujui oleh DPRD SKI tanpa ada evaluasi yang memadai. Padahal menurutnya ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bisa dijadikan rujukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui program tersebut dilanjutkan.

Pihaknya pun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemanggilan Ketua DPRD DKI/Ketua Banggar Prasetio Edi Marsudi untuk dimintai keterangan terkait hal ini. Adapun terkait dugaan nama Prasetio ikut terlibat dalam penentuan anggaran di parlemen bisa dibuktikan di KPK.

"Itu nanti dibuktikan setelah dimintai keterangan oleh KPK. Yang jelas, publik ingin mendapatkan informasi mengapa anggaran penyertaan modal untuk pengadaan lahan tersebut disetujui setiap tahun," tutupnya. (Hld/OL-09)