Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA Fraksi Partai Golkar Basri Baco menyesalkan rencana Pemprov DKI Jakarta yang hendak menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk tapi belum jua terlaksana hingga kini. Kebijakan itu belum dapat dilaksanakan karena adanya ketidaksetujuan dari pimpinan DPRD DKI.
Padahal, menurut anggota Komisi E DPRD DKI itu, dalam memutuskan suatu kebijakan bukan didasarkan pada pandangan orang per orang melainkan harus diputuskan bersama melalui rapat terbuka, dalam hal ini rapat paripurna.
"Perlu saya sampaikan kepada mereka yang sampai saat ini menolak bahwa yang tercantum ialah persetujuan DPRD DKI Jakarta. Artinya apa? Persetujuan sembilan fraksi dan 106 anggota DPRD, bukan persetujuan orang per orang, bukan hanya pimpinan. DPRD ini bukan milik pimpinan dewan tapi milik semua anggota dewan yang berada di DKI Jakarta," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/3).
Untuk itu, ia meminta agar ada rapat terbuka yang diselenggarakan untuk memutuskan pelepasan saham di perusahaan produsen minuman beralkohol itu.
"Kalau ada pihak-pihak atau pimpinan menolak menjual, secara pribadi, tidak berhak menolak selama prosesnya belum dilakukan di DPRD. Seharusnya kita bikin paripurna atau bikin pleno atau semacamnya minta tanggapan semua fraksi. Kalau mayoritas fraksi tidak mau menjual, dengan berbagai alasan, kami tidak bisa apa-apa. Kami menyerahkan mekanisme dewan," tegasnya.
Ia berharap tidak ada pihak yang secara subjektif menolak kebijakan dengan mengatasnamakan seluruh anggota legislatif. "Marwah anggota dewan harus dipertahankan. Kolektif kolegial sembilan fraksi itu yang menentukan arah dewan bersikap bukan orang per orang," tukasnya. (OL-14)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved