Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA Fraksi Partai Golkar Basri Baco menyesalkan rencana Pemprov DKI Jakarta yang hendak menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk tapi belum jua terlaksana hingga kini. Kebijakan itu belum dapat dilaksanakan karena adanya ketidaksetujuan dari pimpinan DPRD DKI.
Padahal, menurut anggota Komisi E DPRD DKI itu, dalam memutuskan suatu kebijakan bukan didasarkan pada pandangan orang per orang melainkan harus diputuskan bersama melalui rapat terbuka, dalam hal ini rapat paripurna.
"Perlu saya sampaikan kepada mereka yang sampai saat ini menolak bahwa yang tercantum ialah persetujuan DPRD DKI Jakarta. Artinya apa? Persetujuan sembilan fraksi dan 106 anggota DPRD, bukan persetujuan orang per orang, bukan hanya pimpinan. DPRD ini bukan milik pimpinan dewan tapi milik semua anggota dewan yang berada di DKI Jakarta," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/3).
Untuk itu, ia meminta agar ada rapat terbuka yang diselenggarakan untuk memutuskan pelepasan saham di perusahaan produsen minuman beralkohol itu.
"Kalau ada pihak-pihak atau pimpinan menolak menjual, secara pribadi, tidak berhak menolak selama prosesnya belum dilakukan di DPRD. Seharusnya kita bikin paripurna atau bikin pleno atau semacamnya minta tanggapan semua fraksi. Kalau mayoritas fraksi tidak mau menjual, dengan berbagai alasan, kami tidak bisa apa-apa. Kami menyerahkan mekanisme dewan," tegasnya.
Ia berharap tidak ada pihak yang secara subjektif menolak kebijakan dengan mengatasnamakan seluruh anggota legislatif. "Marwah anggota dewan harus dipertahankan. Kolektif kolegial sembilan fraksi itu yang menentukan arah dewan bersikap bukan orang per orang," tukasnya. (OL-14)
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Warga Jakarta pernah menitipkan amanah kepada 10 kader terbaik Hanura untuk memperjuangkan hak dan aspirasi mereka di DPRD DKI
Memasuki siang hari, sebagian besar Jakarta mulai turun hujan kecuali Jakarta Barat yang akan berawan dan Kepulauan Seribu yang akan turun hujan disertai petir.
Kampanye besar bertajuk #JagaJakarta dapat menjadi salah satu pendekatan.
RENCANA pemberlakuan Car Free Night (CFN) di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin masih digodok oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Yanuar Jak menjelaskan, terkait topik paling hangat di kalangan RS saat ini, yaitu klasifikasi RS berbasis kompetensi, pihaknya aktif melakukan edukasi dan pelatihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved