Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai Golkar Basri Baco menyesalkan rencana Pemprov DKI Jakarta yang hendak menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk tapi belum jua terlaksana hingga kini. Kebijakan itu belum dapat dilaksanakan karena adanya ketidaksetujuan dari pimpinan DPRD DKI.
Padahal, menurut anggota Komisi E DPRD DKI itu, dalam memutuskan suatu kebijakan bukan didasarkan pada pandangan orang per orang melainkan harus diputuskan bersama melalui rapat terbuka, dalam hal ini rapat paripurna.
"Perlu saya sampaikan kepada mereka yang sampai saat ini menolak bahwa yang tercantum ialah persetujuan DPRD DKI Jakarta. Artinya apa? Persetujuan sembilan fraksi dan 106 anggota DPRD, bukan persetujuan orang per orang, bukan hanya pimpinan. DPRD ini bukan milik pimpinan dewan tapi milik semua anggota dewan yang berada di DKI Jakarta," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/3).
Untuk itu, ia meminta agar ada rapat terbuka yang diselenggarakan untuk memutuskan pelepasan saham di perusahaan produsen minuman beralkohol itu.
"Kalau ada pihak-pihak atau pimpinan menolak menjual, secara pribadi, tidak berhak menolak selama prosesnya belum dilakukan di DPRD. Seharusnya kita bikin paripurna atau bikin pleno atau semacamnya minta tanggapan semua fraksi. Kalau mayoritas fraksi tidak mau menjual, dengan berbagai alasan, kami tidak bisa apa-apa. Kami menyerahkan mekanisme dewan," tegasnya.
Ia berharap tidak ada pihak yang secara subjektif menolak kebijakan dengan mengatasnamakan seluruh anggota legislatif. "Marwah anggota dewan harus dipertahankan. Kolektif kolegial sembilan fraksi itu yang menentukan arah dewan bersikap bukan orang per orang," tukasnya. (OL-14)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan hujan ringan. Namun, potensi hujan petir sudah mulai muncul sejak pagi menjelang siang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved