Senin 08 Maret 2021, 21:25 WIB

Polda Metro Membantah Beking Mafia Tanah

mediaindonesia.com | Megapolitan
Polda Metro Membantah Beking Mafia Tanah

ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dan Direskrimum Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menggelar jumpa pers,Senin (8/3).

 

POLDA Metro Jaya membantah  tudingan terhadap salah satu subdirektorat yang dituduh bekingi mafia tanah perkara sengketa sebidang tanah di Jakarta Barat. 

"Kasus ini bermula dari penanganan  tanah di Kembang Raya, Jakarta Barat, seluas 7.995 meter persegi. Kasus ini sudah digugat secara perdata sejak 2002,"  kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jakarta, Senin (8/3/2021).

Yusri menuturkan  proses perdatanya sudah selesai. Bahkan ada kesepakatan ketiga pihak yang bersengketa. Polda Metro Jaya menerima laporan berkaitan sengketa tanah itu pada 2020.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menegaskan pihaknya sudah melakukan penyidikan terkait adanya laporan polisi, bukan membekingi. Disebutkan Polda Metro melaksanakan adanya laporan polisi. Laporan polisi tentang Pasal 167 KUHP, kemudian ada 170, 406 dan 335, tapi muaranya utamanya ada di Pasal 167 KUHP.

Pasal 167 KUHP terkait tindak pidana memasuki pekarangan orang, menduduki pekarangan orang lain. Pelapor kasus ini adalah PT P.

"Untuk menindaklanjuti laporan ini yang perlu dilakukan pertama oleh penyidik adalah mengecek siapa yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan dokumen. Jadi bukan mem-back up, tetapi menindaklanjuti laporan polisi dari pelapor, laporannya memasuki pekarangan orang," jelas Tubagus.

Setelah melakukan pendalaman sedemikian rupa, Polda Metro menemukan 2 produk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sertifikat awalnya atas nama PT P, kemudian berdasarkan surat Skep SK Kanwil DKI Jakarta ada pembatalan. Maka penyidikan di-pending. Kemudian terhadap SK pembatalan itu dikeluarkan SK menteri yang menganulir pembatalan tersebut, sehingga hak itu balik lagi kepada PT P berdasarkan sertifikat. PT P dalam struktur perkara adalah sebagai pelapor, Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tersebut," jelasnya.

"Jadi bukan mem-back up, tetapi menindaklanjuti laporan polisi. Laporan dikeluarkan oleh yang berhak, haknya timbul karena adanya surat keputusan Menteri ATR," pungkasnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

dok.priba

Diduga Palsukan Bukti Transfer, Reseller Madu Dilaporkan ke Polisi

👤Selamat Saragih 🕔Selasa 13 April 2021, 13:10 WIB
MODUS penipuannya dengan cara memalsukan bukti transfer M Banking BCA. Akibat kasus ini PT Fisar Berkah Arta mengalami kerugian sebesar...
MI/Fransisco Carolio

Penumpang Boleh Berbuka Puasa di Dalam KRL

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 13 April 2021, 08:24 WIB
"Selama bulan puasa, KAI Commuter memperbolehkan para pengguna untuk makan dan minum di dalam KRL khusus pada waktu berbuka puasa...
Dok MI

Kebakaran Pasar Minggu, Pemprov DKI Diminta Buat Kios Sementara

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 13 April 2021, 06:15 WIB
IKAPPI meminta Pemprov DKI untuk segera melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah percepatan agar pedagang bisa kembali berdagang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya