Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan belum memperbolehkan vaksinasi covid-19 bagi keluarga anggota DPRD DKI Jakarta. Seperti diketahui, sejak Selasa (2/3) hingga hari ini, 106 anggota DPRD DKI Jakarta beserta 125 orang karyawan Sekretariat DPRD DKI Jakarta dijadwalkan menerima vaksinasi covid-19.
Ariza menuturkan, keluarga anggota dewan belum masuk prioritas kecuali sudah memenuhi syarat mendapatkan vaksin kategori lansia.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bagi para anggota keluarga DPRD DKI Jakarta diharapkan bisa bersabar dan menahan diri untuk mengikuti imbauan pemerintah agar mengurangi mobilitas yang tidak perlu serta berkegiatan di rumah saja selama masa pandemi.
"Keluarga kita lebih baik berada di rumah, karena tempat terbaik bagi seluruh warga adalah berada di rumah. Yang keluar rumah siapa? Yang paling penting dan genting, itupun tetap menggunakan prokes. Selebihnya di rumah adalah tempat yang terbaik," kata Ariza di Balai Kota, Rabu (3/3).
baca juga: Soal Pembukaan Sekolah, NasDem DKI: Jakarta Harus Zona Hijau
Ia pun menegaskan vaksinasi covid-19 saat ini masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan serta para warga yang lingkup pekerjaannya kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti wartawan, pedagang pasar tradisional, ASN, pekerja bidang transportasi, dan pekerja layanan publik lainnya.
"Ya tentu kita harus prioritaskan tenaga kesehatan, teman-teman wartawan, profesi yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, pedagang pasar, bukan keluarga kita," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengajukan agar keluarga anggota DPRD DKI bisa ikut divaksinasi covid-19 seperti halnya keluarga dari anggota DPR RI. Menurutnya hal itu bisa turut mempercepat cakupan vaksinasi covid-19. (OL-3)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
Wibi mengimbau kepada seluruh warga yang nantinya memanfaatkan CFN agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.
JFF 2025 juga menjadi tonggak menuju perayaan 500 tahun Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan salah satu dari 20 kota global terdepan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved