Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan belum memperbolehkan vaksinasi covid-19 bagi keluarga anggota DPRD DKI Jakarta. Seperti diketahui, sejak Selasa (2/3) hingga hari ini, 106 anggota DPRD DKI Jakarta beserta 125 orang karyawan Sekretariat DPRD DKI Jakarta dijadwalkan menerima vaksinasi covid-19.
Ariza menuturkan, keluarga anggota dewan belum masuk prioritas kecuali sudah memenuhi syarat mendapatkan vaksin kategori lansia.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bagi para anggota keluarga DPRD DKI Jakarta diharapkan bisa bersabar dan menahan diri untuk mengikuti imbauan pemerintah agar mengurangi mobilitas yang tidak perlu serta berkegiatan di rumah saja selama masa pandemi.
"Keluarga kita lebih baik berada di rumah, karena tempat terbaik bagi seluruh warga adalah berada di rumah. Yang keluar rumah siapa? Yang paling penting dan genting, itupun tetap menggunakan prokes. Selebihnya di rumah adalah tempat yang terbaik," kata Ariza di Balai Kota, Rabu (3/3).
baca juga: Soal Pembukaan Sekolah, NasDem DKI: Jakarta Harus Zona Hijau
Ia pun menegaskan vaksinasi covid-19 saat ini masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan serta para warga yang lingkup pekerjaannya kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti wartawan, pedagang pasar tradisional, ASN, pekerja bidang transportasi, dan pekerja layanan publik lainnya.
"Ya tentu kita harus prioritaskan tenaga kesehatan, teman-teman wartawan, profesi yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, pedagang pasar, bukan keluarga kita," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengajukan agar keluarga anggota DPRD DKI bisa ikut divaksinasi covid-19 seperti halnya keluarga dari anggota DPR RI. Menurutnya hal itu bisa turut mempercepat cakupan vaksinasi covid-19. (OL-3)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
DI tengah harga daging sapi yang naik di sejumlah pasar tradisional, Perumda Dharma Jaya menegaskan akan menjaga keterjangkauan daging sapi bagi masyarakat Jakarta.
Pelajari cara efektif menghindari titik banjir di Jakarta. Dari daftar ruas jalan rawan hingga aplikasi pantau real-time untuk perjalanan aman.
OMC menjadi salah satu langkah mitigasi nonstruktural Pemprov DKI untuk mengurangi potensi hujan ekstrem yang dapat memicu banjir dan genangan, terutama di wilayah padat dan rawan.
Ia menyatakan, keberadaan Persija dengan basis suporter besar menjadikan klub tersebut sebagai aset strategis bagi kerja sama komersial.
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved