Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan belum memperbolehkan vaksinasi covid-19 bagi keluarga anggota DPRD DKI Jakarta. Seperti diketahui, sejak Selasa (2/3) hingga hari ini, 106 anggota DPRD DKI Jakarta beserta 125 orang karyawan Sekretariat DPRD DKI Jakarta dijadwalkan menerima vaksinasi covid-19.
Ariza menuturkan, keluarga anggota dewan belum masuk prioritas kecuali sudah memenuhi syarat mendapatkan vaksin kategori lansia.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bagi para anggota keluarga DPRD DKI Jakarta diharapkan bisa bersabar dan menahan diri untuk mengikuti imbauan pemerintah agar mengurangi mobilitas yang tidak perlu serta berkegiatan di rumah saja selama masa pandemi.
"Keluarga kita lebih baik berada di rumah, karena tempat terbaik bagi seluruh warga adalah berada di rumah. Yang keluar rumah siapa? Yang paling penting dan genting, itupun tetap menggunakan prokes. Selebihnya di rumah adalah tempat yang terbaik," kata Ariza di Balai Kota, Rabu (3/3).
baca juga: Soal Pembukaan Sekolah, NasDem DKI: Jakarta Harus Zona Hijau
Ia pun menegaskan vaksinasi covid-19 saat ini masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan serta para warga yang lingkup pekerjaannya kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti wartawan, pedagang pasar tradisional, ASN, pekerja bidang transportasi, dan pekerja layanan publik lainnya.
"Ya tentu kita harus prioritaskan tenaga kesehatan, teman-teman wartawan, profesi yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, pedagang pasar, bukan keluarga kita," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengajukan agar keluarga anggota DPRD DKI bisa ikut divaksinasi covid-19 seperti halnya keluarga dari anggota DPR RI. Menurutnya hal itu bisa turut mempercepat cakupan vaksinasi covid-19. (OL-3)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved