Jumat 19 Februari 2021, 16:35 WIB

Polda Metro Jaya Buka Layanan Pengaduan Kasus Mafia Tanah

Rahmatul Fajri | Megapolitan
Polda Metro Jaya Buka Layanan Pengaduan Kasus Mafia Tanah

MI/ANDRI WIDIYANTO
Barang bukti pemalsuan sertifikat dan e-ktp oleh mafia tanah di Jakarta.

 

POLDA Metro Jaya membuka layanan pengaduan untuk memberantas mafia tanah. Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran meminta masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban dari mafia dapat mengadu ke nomor hotline 08128171998.

"Menindaklanjuti perintah pak Kapolri dan melindungi pemilik tanah, buka hotline Satgas Mafia Tanah yang bekerja sama dengan kementerian ATR/BPN RI, yang dirugikan dapat mengadu ke 08128171998," kata Fadil, saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/2).

Selain membuka layanan pengaduan, Fadil mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberantas mafia tanah.

"Kami melibatkan tim Kejagung RI untuk bisa menyamakan persepsi melawan hukum untuk kelompok mafia tanah, karena ada karakteristik berbeda dalam kejahatan mafia tanah yang harus disempurnakan," kata Fadil.

Baca juga: Kota Bekasi Dikepung Banjir, Ketinggian Air Capai 1,6 meter

Sebelumnya, polisi telah menetapkan 15 tersangka dalam tiga laporan terkait kasus mafia tanah dan rumah yang dilaporkan Dino Patti Djalal.

"Dari pengungkapan 3 laporan polisi ini ada 15 tersangka yang bisa ditangkap, masing-masing laporan ada 5 tersangka," kata Fadil.

Fadil merinci tiga laporan itu, yakni tanah dan bangunan milik ibu Dino Patti Djalal, Zurni Hasyim Djalal. Lalu, rumah atas nama Yusmisnawita yang juga merupakan keluarga Dino di Kemang, Jakarta Selatan. Kemudian, rumah ibu Dino di Cilandak, Jakarta Selatan.

Fadil mengatakan 15 tersangka memiliki perannya masing-masing yang terlibat dalam perpindahan sertifikat tiga rumah tersebut. Ia mengatakan ada yang menjadi aktor intelektual, staf pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan figur yang berpura-pura sebagai pemilik sertifikat tanah.

Ada pun modus operandi para pelaku dalam kasus ini, yakni berpura pura sebagai pembeli rumah dan dengan bujuk rayu meminta sertifikat asli dengan dalih untuk pengecekan ke badan pertanahan Jakarta Selatan. Kemudian, pelaku membuat akta jual beli palsu dan melakukan balik nama sertifikat tanpa sepengetahuan pemilik.

Para Tersangka dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Lalu, pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kemudian, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Lalu, Pasal 266 KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (OL-4)

Baca Juga

Biro Pers Istana

Usai Disidak Presiden, Stok Obat Covid-19 di Apotek Villa Duta Tetap Kosong

👤Dede Susianti 🕔Sabtu 24 Juli 2021, 19:56 WIB
Sebenarnya sebelumnya obat-obatan yang dicari Presiden pernah ada atau pernah dijual di...
Dok.MI

Polri Pastikan Video Rusuh Demo 24 Juli Hoaks

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 24 Juli 2021, 19:46 WIB
Argo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi palsu yang dibuat oleh oknum tak bertanggung...
DOK Sinar Mas Land.

Sinar Mas Land Gelar Sentra Vaksinasi Gotong Royong di Kota Deltamas Cikarang

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 24 Juli 2021, 19:16 WIB
Vaksinasi ini diikuti oleh karyawan dari seluruh tenant di kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC), Kota Deltamas...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pengawasan Lemah karena Infrastruktur Terbatas

 Pasal 4 huruf j Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan tahanan dilarang memiliki, membawa, dan atau menggunakan alat elektronik

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya