Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
BARESKRIM Polri bakal pertimbangkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Pendiri Pasar Muamalah, Depok, Zaim Saidi sebagai tersangka terkait kasus dugaan transaksi tanpa menggunakan rupiah sebagai mata uang.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menyebut bahwa permohonan itu merupakan hak dari keluarga dan tersangka.
"Penyidik memiliki pertimbangan apakah penangguhan penahanan itu diberikan atau tidak," papar Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/2).
Baca juga: Polisi Cari Unsur Pidana Kasus Vaksinasi Helena Lim
Namun, penyidik hingga saat ini belum memiliki kesimpulan terkait permohonan yang diajukan oleh keluarga Zaim melalui kuasa hukumnya beberapa waktu silam.
Adapun sebelumnya, kuasa hukum Zaim, Ali Wardi menuturkan bahwa surat penangguhan itu sudah dilayangkan ke Bareskrim Polri pada Kamis (4/2) silam.
Ali menuturkan, jaminan permohonan penangguhan ialah istri dari Zaim. Ali menyebut kliennya tidak akan melarikan diri lantaran tidak dimungkinkan untuk melakukan hal tersebut. (OL-4)
SEBANYAK 691 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan.
Polda Metro Jaya resmi mulai menggelar Operasi Patuh Jaya 2025, pada Senin 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Salah satu fokus utama adalah menindak pengguna pelat nomor palsu.
Aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus tewasnya seorang diplomat di kamar indekos kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Penanaman pohon buah-buahan yang dilakukan supaya dapat menahan tanah dan masyarakat juga bisa mendapatkan hasilnya ketika berbuah.
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan terkait dilibatkannya sejumlah robot polisi dalam tahapan persiapan Hari Bhayangkara ke-79 di Monas, Jakarta Pusat.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meyakini langkah Polri dalam menangani laporan kekerasan akan lebih cepat, tepat dan berpihak kepada korban.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved