Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK tiga tempat hiburan malam berupa diskotek digerebek oleh Polda Metro Jaya pada Sabtu (20/1) malam dalam kegiatan pengawasan protokol kesehatan.
Ketiga lokasi itu ditindak karena melanggar protokol kesehatan karena seharusnya belum beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, melalui pemeriksaan yang dilakukan beberapa pengunjung diketahui positif narkoba.
Namun, Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih menunggu informasi resmi hasil penindakan tersebut dari Polda Metro Jaya. Karena penindakan tersebut dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan didampingi oleh Satpol PP DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Industri Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta Bambang Ismadi.
"Pada saat penindakan Dinas Parekraf tidak terlibat. Giat dilakukan Polda Metro Jaya dan Satpol PP. Dinas Parekraf belum melakukan tindakan, karena masih menunggu rilis/surat dari Polda Metro Jaya tentang berita tersebut," kata Bambang saat dikonfirmasi Media Indonesia, Senin (1/2).
Informasi resmi tersebut penting karena informasi yang ia dapat belum resmi dan memiliki banyak perbedaan rincian.
"Karena beberapa info yang kami dapat masih simpang siur. Ada info barang/narkoba ditemukan di luar area bar/resto, tapi ada info ditemukan di dalam area," ujarnya.
Bambang menegaskan, bila terbukti ada barang haram berupa narkoba ditemukan di dalam area bar/resto, maka akan ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas sesuai dengan Pergub DKI No 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata.
"Bila ditemukan barang bukti narkoba di dalam area bar akan kami tindak lanjuti dengan surat rekomendasi penutupan atau pencabutan izin usaha sesuai peraturan yang berlaku," tandasnya. (Put/OL-09)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved