PKS Sebut Permintaan Agar Anies Mundur Salah Konteks

FRAKSI PKS DPRD DKI Jakarta menilai teguran Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Gubernur Anies Baswedan mundur salah konteks.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin berpendapat pernyataan Anies yang meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan covid-19 di Jabodetabek dimaksudkan agar pemerintah pusat tidak berpangku tangan terhadap persoalan pandemi di area lintas batas seperti di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pemerintah pusat perlu berperan lebih besar, bahkan leading, untuk mengatasi pandemi covid-19 di Jabodetabek," kata Arifin dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1).

Baca juga: Anies Diminta Mundur, PKS: Pahami Dulu Pernyataan Gubernur

Mobilitas warga area tersebut berpusat di DKI Jakarta. Akibatnya, Jakarta menjadi episentrum pandemi.

Arifin juga menilai fasilitas kesehatan di Ibu Kota relatif lebih banyak dibanding daerah-daerah penyangga. Hal itu menyebabkan banyak pasien Jabodetabek dirawat di Jakarta. Di satu sisi, warga Jakarta sendiri kesulitan mendapatkan kamar perawatan.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu juga mengungkapkan sebetulnya pernyataan agar pemerintah pusat terlibat lebih banyak dan aktif dalam menangani pandemi di Jakarta bukan baru kali ini dikeluarkan dan juga bukan hanya oleh Anies.

"Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bogor Ade Yasin, maupun Wali Kota Bogor Bima Arya pernah menyampaikan tentang perlunya pemerintah pusat terlibat lebih aktif dalam penanganan covid-19 di Jabodetabek," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis meminta Anies mundur dari jabatannya sebagai gubernur jika tidak lagi sanggup menangani pandemi. Pernyataan itu dikeluarkan usai Anies meminta Pemerintah Pusat mengambil alih penanganan pandemi di Jabodetabek.

"Anies nyerah lawan covid-19? Jika seperti itu, sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," seru Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1). (OL-1)