Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan kebijakan yang akan membayarkan potongan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Desember 2020 secara penuh. Namun, hingga saat ini janji tersebut belum direalisasikan.
Karena itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Anies segera membayarkan tunjangan PNS pada Desember 2020 sesuai janjinya tanpa dikenai pemotongan.
PNS Pemprov DKI dipotong tunjangannya sejak Maret 2020 tapi diterima seharusnya April. Namun sampai sekarang belum juga dibayar atau dikembalikan kepada PNS Pemprov DKI Jakarta. Meski sudah dijanjikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dikembalikan pada Desember 2020.
“Saya cek di situs simpeg.jakarta.go.id, ternyata tunjangan PNS belum juga dibayarkan sesuai janji Anies. Kami dapat info cukup banyak PNS yang sampai harus pinjam ke sana-sini untuk menutupi kebutuhan keluarga dan membayar cicilan," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, di Jakarta, Selasa (19/1).
Dia menambahkan, jika para PNS resah maka nanti bisa mengganggu kinerja Pemprov DKI dalam melayani masyarakat,” kata August.
Catatan Media Indonesia pertengahan tahun 2020 pernah kejadian bunuh diri seorang PNS di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Baca juga: Belum Semua Warga DKI Terima BST, Ini Penjelasan Dinsos
Karena itulah, kata August, kebijakan Anies yang akan membayar tunjangan bulan Desember 2020 secara penuh tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Salah satu perubahan di dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2021 terdapat pada Pasal 4 yang menerangkan bahwa rasionalisasi penghasilan terhitung sejak April sampai dengan November 2020. Hal ini berbeda dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur rasionalisasi penghasilan berlaku bulan April hingga Desember 2020.
Itu berarti tunjangan PNS pada bulan Desember akan dibayarkan secara penuh atau tidak dikenakan pemotongan. Sebelumnya, tunjangan bulan April hingga November 2020 telah diberikan sebanyak 50 persen.
“Teman-teman PNS dan keluarganya selama berbulan-bulan hanya mendapatkan penghasilan 50 persen. Karena itu, mereka sangat menantikan pembayaran tunjangan Desember 2020 tanpa ada pemotongan. Mohon Pak Gubernur tidak menunda-nunda pembayaran hak para PNS,” ungkap August. (OL-4)
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Ia mengakui, persoalan sampah sempat terjadi menjelang Lebaran, dipicu gangguan di zona pengolahan di TPST Bantargebang.
Ia menegaskan jika tidak diawasi dengan baik peredaran obat ini berisiko memicu resistensi anti mikroba yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
Cegah longsor susulan, Pemkot Jakarta Barat pasang tanggul kayu dolken.
PRABOWO Prabowo Subianto mengecek permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, Kamis (26/3). Kunjugan tersebut diunggah di Instagram resmi presiden.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta, Jumat (27/3) Sore. Kedua pemimpin negara itu akan membahas termasuk geopolitik
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved