Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Sosial DKI Jakarta memberikan penjelasan soal belum meratanya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterima warga.
Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PKPFM) Dinas Sosial DKI Jakarta Susan Budi Susilowati menyebut meski pembagian BST sudah berlangsung sejak awal pekan lalu, namun dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah.
"Untuk yang belum dapat, jangan cemas. Ini kan bertahap ya. Jadi yang tidak dapat pekan ini, bisa dapat di pekan selanjutnya. Kemarin sudah di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Hari ini di Jakarta Timur dan Jakarta Utara dan begitu seterusnya," tutur Susan saat dihubungi, Selasa (19/1).
Baca juga: Ini Daftar RS Rujukan dan Hotel Isolasi Mandiri di DKI Jakarta
Dia menegaskan pembagian BST untuk warga terdaftar akan dilakukan sampai akhir Januari. Tahun ini, bansos sembako telah digantikan dengan BST sebesar Rp300 ribu per bulan, yang diterima setiap kepala keluarga (KK) selama empat bulan.
Akan tetapi, ada pengurangan jumlah penerima BST jika dibandingkan dengan penerima bansos sembako pada tahun lalu. Susan menyoroti kebijakan pemerintah pusat tahun ini, yakni penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak mendapatkan BST.
"Jadi kami mengikuti kebijakan pemerintah pusat," pungkas Susan.(OL-11)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Pemerintah kembali menyalurkan BLT Kesra 2025 senilai Rp900 bagi masyarakat berpenghasilan rendan (MBR) dan rentan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved