Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
DINAS Sosial DKI Jakarta memberikan penjelasan soal belum meratanya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterima warga.
Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PKPFM) Dinas Sosial DKI Jakarta Susan Budi Susilowati menyebut meski pembagian BST sudah berlangsung sejak awal pekan lalu, namun dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah.
"Untuk yang belum dapat, jangan cemas. Ini kan bertahap ya. Jadi yang tidak dapat pekan ini, bisa dapat di pekan selanjutnya. Kemarin sudah di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Hari ini di Jakarta Timur dan Jakarta Utara dan begitu seterusnya," tutur Susan saat dihubungi, Selasa (19/1).
Baca juga: Ini Daftar RS Rujukan dan Hotel Isolasi Mandiri di DKI Jakarta
Dia menegaskan pembagian BST untuk warga terdaftar akan dilakukan sampai akhir Januari. Tahun ini, bansos sembako telah digantikan dengan BST sebesar Rp300 ribu per bulan, yang diterima setiap kepala keluarga (KK) selama empat bulan.
Akan tetapi, ada pengurangan jumlah penerima BST jika dibandingkan dengan penerima bansos sembako pada tahun lalu. Susan menyoroti kebijakan pemerintah pusat tahun ini, yakni penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak mendapatkan BST.
"Jadi kami mengikuti kebijakan pemerintah pusat," pungkas Susan.(OL-11)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved