TNI-Polri Dilibatkan Awasi Prokes Selama PSBB Ketat Jawa-Bali

PEMPROV DKI Jakarta akan melibatkan kepolisian serta TNI untuk mengawasi protokol kesehatan yang akan diberlakukan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

PPKM akan berlaku pada 11-25 Januari mendatang. Salah satu peran TNI-Polri nantinya akan turut mengawasi protokol kesehatan di perkantoran. Saat PPKM nanti, perkantoran hanya boleh memperkerjakan 25% karyawan yang berada di kantor. Sementara sisanya sebanyak 75% harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Kami dari internal Satpol PP, Disnaker (Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi), bersama Polda Metro dan Kodam Jaya akan terus melakukan pengawasan secara intensif," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jumat (8/1).

Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan, selain pengawasan intensif, Pemprov DKI juga meminta ada penanggung jawab di setiap perkantoran.

Nantinya penanggung jawab tersebut akan melaporkan apabila terjadi kasus baru di sebuah perkantoran yang mereka awasi.

"Kemudian, kami minta setiap kantor sebagaimana kebijakan sebelumnya menunjuk PIC yang membantu memastikan bahwa proses prokes (protokol kesehatan) di setiap kantor berjalan dengan harapan kita bersama," ujar pria yang akrab disapa Ariza itu.

Sementara itu, PPKM Jawa-Bali sebelumnya dicanangkan oleh pemerintah pusat guna mengendalikan penyebaran virus korona. PPKM dilakukan di setingkat provinsi untuk DKI Jakarta dan setingkat kota dan kabupaten untuk beberapa wilayah di Jawa dan Bali yang memiliki kasus covid-19 tertinggi dan masih masuk dalam zona merah. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria