Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEMPROV DKI Jakarta akan melibatkan kepolisian serta TNI untuk mengawasi protokol kesehatan yang akan diberlakukan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.
PPKM akan berlaku pada 11-25 Januari mendatang. Salah satu peran TNI-Polri nantinya akan turut mengawasi protokol kesehatan di perkantoran. Saat PPKM nanti, perkantoran hanya boleh memperkerjakan 25% karyawan yang berada di kantor. Sementara sisanya sebanyak 75% harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Baca juga: Presiden: Vaksinasi Tunggu Izin dari BPOM
"Kami dari internal Satpol PP, Disnaker (Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi), bersama Polda Metro dan Kodam Jaya akan terus melakukan pengawasan secara intensif," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jumat (8/1).
Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan, selain pengawasan intensif, Pemprov DKI juga meminta ada penanggung jawab di setiap perkantoran.
Nantinya penanggung jawab tersebut akan melaporkan apabila terjadi kasus baru di sebuah perkantoran yang mereka awasi.
"Kemudian, kami minta setiap kantor sebagaimana kebijakan sebelumnya menunjuk PIC yang membantu memastikan bahwa proses prokes (protokol kesehatan) di setiap kantor berjalan dengan harapan kita bersama," ujar pria yang akrab disapa Ariza itu.
Sementara itu, PPKM Jawa-Bali sebelumnya dicanangkan oleh pemerintah pusat guna mengendalikan penyebaran virus korona. PPKM dilakukan di setingkat provinsi untuk DKI Jakarta dan setingkat kota dan kabupaten untuk beberapa wilayah di Jawa dan Bali yang memiliki kasus covid-19 tertinggi dan masih masuk dalam zona merah. (OL-6)
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved