Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BANYAK warga mengeluhkan penanganan covid-19 di Jakarta terkait kesulitan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Mereka sudah berupaya keras mencari rumah sakit di wilayah Jakarta tapi hasilnya nihil.
"Saya mendengar banyak masyarakat yang berkeluh kesah ke saya. Minta tolong bagaimana agar bisa ditangani di rumah sakit. Sudah ke sana-sini tapi kapasitas rumah sakit full semua. Jadi harus menunggu terlebih dahulu," kata anggota DPRD DKI Fraksi NasDem Nova H Paloh, Selasa (5/1).
Menurutnya, saat ini kondisi penyebaran covid-19 sudah sangat berbahaya. Penambahan kasus harian covid-19 sudah konsisten di atas 1.500 kasus bahkan sempat menembus angka 2.000 kasus. Ia menyebut lingkaran orang yang tertular virus ini sudah semakin mendekat.
"Dari masyarakat yang cerita ini sudah terlihat kalau jangkauan penularan covid-19 sudah semakin dekat. Di sekeliling kompleks rumah atau tetangga kita pasti ada yang kena. Ini sudah bahaya," ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI untuk benar-benar serius dan tegas dalam menangani covid-19. Terlebih lagi ancaman ledakan kasus covid-19 imbas libur Natal dan Tahun Baru juga amat berbahaya.
Karena itu ia menyarankan untuk dilakukan pengetatan PSBB selama dua pekan. Ini merupakan respons kebijakan yang dibutuhkan di situasi berbahaya ini.
"Kalau ada ledakan besar sekali, bagaimana persiapannya? Harus sudah disiapkan wisma-wisma milik DKI. Ini karena kita harus memutus mata rantai penyebarannya. Ini harus benar-benar dilakukan. Kalau enggak ada keseriusan, bahaya ini," kritiknya.
"Kalau PSBB transisi terus ya percuma. Harus lebih diketatkan lagi selama 2 pekan nanti. Kalau sudah menurun sampai di bawah 1.000 kasus per hari bolehlah kita PSBB Transisi lagi," tandasnya. (OL-14)
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved